Mitra Terkini
Terkini.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai kriminalisasi dua pekerja tambang di Halmahera Timur mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi buruh sektor ekstraktif.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyebut kasus Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang sebagai bentuk tekanan hukum yang tak berdasar.
“Kriminalisasi pekerja tambang jelas tidak bisa dibenarkan,” ujarnya, Selasa, 16 September 2025.
Menurut Mirah, perkara ini menegaskan kerentanan buruh tambang yang kerap terseret konflik bisnis dan tarik-menarik kepentingan perusahaan.
Ia mendesak aparat hukum menjamin proses pengadilan berlangsung adil dan transparan.
- Polres Lutim Selidiki Kasus Provokasi yang Mengganggu Aktivitas Investasi Pertambangan
- Percepatan Tanam Lahan CSR, Kementan Dorong Peningkatan Produksi Pangan Nasional
- Ruas Jalan Makassar-Takalar dan Gowa Capai 26 Persen, Gubernur Sulsel: Progresnya Terus Berjalan
- Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso
- Proyek MYP Sulsel Dikebut, Lima Paket Jalan Tunjukkan Progres Signifikan
“Penegak hukum harus memeriksa legalitas izin usaha,” kata dia.
Jika izin perusahaan sah, menurutnya, tindakan pekerja memasang patok tidak serta-merta bisa dipidana.
ASPIRASI juga mendorong regulasi lebih tegas mengenai tanggung jawab perusahaan agar pekerja tak lagi menjadi korban perselisihan tambang.
“Negara wajib hadir melindungi pekerja tambang,” ucap Mirah.
Kasus Awwab dan Marsel bermula dari pemasangan patok di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral.
Namun, PT Position mengklaim lahan tersebut masuk wilayah mereka dan menyeret keduanya ke pengadilan. (*)
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.