Masuk

Perundingan Dengan Indonesia Tidak Temui Titik Terang, Malaysia Sepakati MoU Kerjasama Tenaga Kerja Bangladesh

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pihak Pemerintah Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bangladesh terkait rekrutmen tenaga kerja. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini dilakukan disaat perundingan dengan pihak Indonesia belum ada titik terang.

“MoU tentang perekrutan pekerja Bangladesh di Malaysia ditandatangani dengan rekan saya, Menteri Kesejahteraan Ekspatriat & Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed hari ini di Kuala Lumpur,” kata M Saravanan, Menteri SDM Malaysia pada Minggu 19 Desember 2021.

MoU ini memaparkan tanggung jawab Pemerintah Bangladesh dan Pemerintah Malaysia termasuk didalamnya karyawan dari Bangladesh dan pengusaha di Malaysia yang menggunakan jasa pekerja serta tanggung jawab dari agen penyalur.

Baca Juga: Raja Malaysia Bubarkan Parlemen, Ikuti Saran Perdana Menteri

Hingga 30 November 2021 sebanyak 326.669 warga Bangladesh mengadu nasib di Malaysia dengan mayoritas di sektor manufaktur dan sektor konstruksi, dikutip dari antaranews.com.

“Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak akan tenaga kerja asing, termasuk di bidang perkebunan, yang telah disetujui oleh Kabinet sebanyak 32.000 sebagai pengecualian khusus,” ucapnya.

Menurutnya saat ini ada pembatasan kedatangan tenaga kerja Indonesia ke sektor perkebunan hingga penandatanganan MoU pekerja sektor rumah tangga Indonesia dibahas.

Baca Juga: 5 Negara di Asia Tenggara Ini Bebas dari Ancaman Resesi 2023

Kementerian Sumber Daya Manusia juga mengharuskan pihak pemberi kerja memperhatikan kesejahteraan pekerja asing. Dengan menyediakan fasilitas perumahan ataupun akomodasi.

Harapannya dapat menghilangkan segala bentuk unsur kerja paksa yang merugikan pekerja dan citra negara.

Kedatangan para pekerja nantinya telah diatur dengan SOP yang disepakati. Termasuk untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Dalam hal ini, masuknya TKA termasuk Bangladesh akan diawasi secara ketat berdasarkan SOP Kementerian Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Malaysia dan Majelis Keamanan Nasional,” ujar Saravanan.