Masuk

Perusahaan Jusuf Kalla Diperiksa Kejaksaan Agung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tower PLN

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Tower PLN tahun 2016.

Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022. 

Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Baca Juga: Ungkap isi Pembicaraan Mega-SBY di Momen KTT G20, ini Kata Puan Maharani

“PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp 2.251.592.767.354,” ujar Ketut Sumedana dalam jumpa wartawan, dikutip dari rm.id, Rabu 27 Juli 2022.

Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspatindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara.

Baca Juga: Hadiri Malam Puncak HUT KKSS ke-46, Jusuf Kalla: Adakan Pelatihan Rill

“Diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” tutur Ketut Sumedana.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Kejaksaan Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum.

Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat.

PLN diduga memakai Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower.

Baca Juga: Sejumlah Tokoh Hadiri HUT Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Jakarta

Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016, namun nyatanya DPT 2016 tidak pernah dibuat.

Kejaksaan Agung menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspatindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka.

PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Diketahui bahwa Direktur Operasional PT Bukaka juga menjabat sebagai Ketua Aspatindo.

Bukaka serta 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo telah melaksanakan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016-Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30 persen.

Pada bulan November 2017 hingga Mei 2018 penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. 

Kondisi ini mengharuskan PLN untuk melakukan addendum kontrak pada bulai Mei 2018. Kontrak tersebut berisi tentang perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun.

PLN diketahui melakukan addendum kontrak kedua yang digunakan untuk menambah jumlah pekerja. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi lebih 10.000 set tower. 

Karena proyek belum selesai maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret 2019. 

Kejaksaan Agung juga telah menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak serta addendum antara PLN dengan kontraktor.

Penyidik Kejaksaan Agung telah mendatangi tiga tempat terkait kasus ini, yaitu kantor Bukaka, rumah dan apartemen milik seseorang berinisial SH.

Penyidik akan memeriksa 12 saksi guna memperkuat pembuktian tentang kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” pungkas Ketut Sumedana.

Berikut ini beberapa nama yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada Senin 25 Juli 2022.

MD selaku General Manager Pusmankom PLN Kantor Pusat tahun 2017-2022, C selaku Kepala Divisi SCM PLN Kantor Pusat Tahun 2016, dan NI selaku Kepala Divisi SCM PLN Kantor Pusat Tahun 2021.