Pilkada, Kadis LH Jeneponto Diduga Ancam Tahan Gaji Oknum Petugas Kebersihan

Terkini, Jeneponto – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto, Arfan Sanre, tengah menjadi sorotan publik setelah diduga bakal menahan gaji salah seorang petugas kebersihan pertamanan di kantornya selama tiga bulan.

Alasan ancaman penahanan gaji tersebut disebut-sebut karena petugas kebersihan pertamanan tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang didukung oleh Kadis Lingkungan Hidup dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang akan datang.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, petugas kebersihan itu mengaku diancam gajinya tidak dibayarkan selama tiga bulan.

Ia mengungkapkan tindakan ini diduga sebagai bentuk tekanan atau intimidasi agar mereka mengikuti arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jeneponto untuk memilih paslon tertentu dalam pilkada mendatang.

“Saya diancam tidak diberikan hak kami karena saya tidak ingin mengikuti pilihan Pak Kadis. Saya diharuskan mendukung salah satu paslon tertentu. Kalau tidak, gaji saya ditahan 3 bulan,” ujar salah satu pekerja yang meminta namanya dirahasiakan.

Lebih lanjut, oknum petugas kebersihan pertamanan itu mengungkapkan, hal itu disampaikan melalui telpon, Rabu, 11 September 2024.

“Pak Kadis bilang bukan Pak Bupati yang gaji saya, tapi katanya Pak Kadis yang gaji saya,” katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jeneponto, Arfan Sanre memberikan klarifikasi. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan, itu semua tidak benar.

“Tidak ada intimidasi di kantor saya, saya ini orang baik, jadi tudingan itu tidak benar, tidak ada yang benar,” ungkap Arfan Sanre yang dikonfirmasi lewat telpon whatsappnya, Rabu, 11 September 2024.

Meski begitu, banyak pihak yang mendesak agar kasus ini diselidiki lebih lanjut. Sejumlah masyarakat Jeneponto menyerukan agar pihak berwenang segera turun tangan dan memastikan bahwa hak-hak pekerja tidak dilanggar karena alasan politik.

“Jika benar adanya gaji mereka ditahan karena alasan politik, ini jelas melanggar hak-hak dasar pekerja dan mencerminkan penyalahgunaan wewenang. Kami mendesak Bupati Jeneponto dan instansi terkait untuk segera melakukan penyelidikan,” kata salah seorang masyarakat.

Dengan adanya hal tersebut, sangat diperlukan adanya pengawasan agar tidak ada lagi ancaman atau intimidasi terkait pilihan politik dan kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan, serta penegakan aturan yang adil tanpa adanya intervensi politik.

Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap praktik-praktik di institusi pemerintahan, terutama ketika menyangkut hak-hak pekerja. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa pilihan politik adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.