Pilkada Serentak 2020, Pemkot Makassar Anggarkan Dana Rp78 M

Pemerintah kota Makassar telah meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar 78 miliar

Terkini.id, Makassar – Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan pemerintah kota telah meneken naskah perjanjian  hibah daerah (NPHD) sebesar 78 miliar. Ia mengatakan angka tersebut diputuskan setelah beberapa hari diskusi intensif untuk merumuskan asumsi kebutuhan Pilwalkot 2020.

“Ini memang lama diskusinya karena mempertemukan dua keadaan. Pertama, kepentingan tahapan yang harus kami jaga. Kedua, kemampuan fiskal pemerintah kota,” kata Farid saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Senin, 1 Oktober 2019.

Farid mengatakan, sebelumnya, pihaknya mengusulkan 96,5 miliar untuk anggaran Pilwalkot 2020. Namun, kata dia, setelah mengalami proses terjadi penyederhanaan dengan mengefisienkan.

“Memadatkan kegiatan yang kami anggap bisa disesuaikan. Jadi sebenarnya memang ini kebutuhan teknis pemilu terkait pembiayaan. Terutama pada aspek honorarium ad hoc itu yang paling besar,” ungkapnya.

Ia memaparkan dari 78 miliar NPHD, honorarium ad hoc lebih dari 20 milyar. Selain itu, kata dia, pembiayaan logistik, rekapitulasi, dan seterusnya.

Baca juga:

Ia mengatakan selain ad hoc, pungutan akhir data pemilih yang menyita anggaran. Ia memaparkan bahwa, saat ini, ada dua hal yang berjalan di KPU, yaitu pungutan data akhir dan data pemilu berkelanjutan.

Hal pertama yang kami harus lakukan setelah ini merespons kembali data pemilih yang kemarin tercecer di pemilu. Diperkirakan 80ribu data yang harus kami singkronisasi dengan Capil,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengatakan realisasi anggaran untuk pihaknya sebesar 19, 3 miliar. Ia mengatakan tak mengalami kendala lantaran hal itu sudah sesuai dengan persyaratan.

Kendati begitu, ia mengatakan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pasalnya, waktu Pilkada 2018 juga terlibat mengawasi Pilgub sehingga mendapat dana dari Pilgub.

“Hal ini sudah sesuai dengan usulan dari Bawaslu,” ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengatakan, nilai 78 miliar sudah sesuai dengan usulan KPU. Ia pun membenarkan bahwa sebelumnya telah melakukan diskusi terlebih dahulu untuk mengefisienkan anggaran.

“Misalnya, TPS-nya bisa dikurangi, sebelumnya sekitar 300. Ini 500 sampai 600 orang sehingga berkurang jumlah TPS-nya,” ungkapnya.

Selain itu, Iqbal mengatakan hanya ada satu kertas suara sehingga jumlah orang dalam satu TPS bisa lebih banyak. Ia mengatakan dengan berkurangnya jumlah TPS maka jumlah petugas juga berkurang.

“Diskusi itu saja, kita lihat kemungkinan untuk mengefisienkan. Apalagi ini hanya Makassar, sosialisasi bisa saja digabung, 2 kecamatan satu kali sosialisasi. Jadi hanya menyederhanakan,” pungkasnya.

Komentar

Rekomendasi

Jelang Tahun Ajaran Baru, DPRD Makassar Sarankan Disdik Tak Tergesa-gesa

Update 3 Juni Pasien Corona Covid-19 di Makassar

Dinkes Lakukan Rapid Test di Pelelangan Ikan Paotere

PMI Makassar Terima Bantuan APD dari PT EII

DPRD Makassar Rapat Bersama Disdik Ihwal PPDB, Ini Hasilnya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar