Terkini.id, Makassar – Penunjukkan Agus Djaja Said sebagai Plt Dinas Kesehatan Kota Makassar menggantikan Naisyah Tun Azikin mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Pasalnya, Agus dinilai tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan (dokter).
Melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.4.1005-2020 Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin kemudian menunjuk Ir Agus Djaja Said sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, pada 1 November 2020.
Meski Agus Djaja Said sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, namun latar belakang pendidikannya adalah teknik atau bergelar insinyur, bukan berlatar belakang kesehatan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyayangkan kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin lantaran tak menunjuk orang yang pas menakhodai bidang-bidang vital seperti Dinas Kesehatan.
Ray menilai penunjukkan tersebut berbahaya bagi kinerja Dinas Kesehatan.
- APINDO Bakal Gelar Kuliah Umum di Unhas, Bahas Strategi Membangun Entrepreneur Muda di Era Global
- Wakil Bupati Gowa Buka Gowata Road Race Championship, Hidupkan Kembali Semangat Otomotif Setelah 20 Tahun Vakum
- Doublehelix Indonesia Peringati Usia ke-17 dengan Evaluasi Kinerja dan Malam Apresiasi Karyawan
- 5 Dokumen Wajib agar Pinjaman Online Cepat Cair Tanpa Ditolak
- UMI Gelar Executive Strategic Summit 2026, Rumuskan Arah Besar Transformasi Menuju UMI 2030
“Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian yang akan dia kerjakan nantinya. Sedangkan Dinas Kesehatan erat kaitannya dengan kedokteran. Ini adalah bidang yang sangat penting yang harus jadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki segalanya. Utamanya di masa pandemi seperti ini,” ujar Ray, Jumat, 6 November 2020.
Menurut dia, dalam keadaan darurat pandemi seperti ini, pucuk pimpinan Dinas Kesehatan harus diisi oleh orang yang berkompeten dan proporsional di bidang kesehatan.
“Karena memang kondisinya sedang darurat,” ungkapnya.
“Takutnya nanti keadaan urgent seperti ini dia tidak tahu bagaimana penanganan kesehatan. Kadis Kesehatan itu perlu orang yang betul-betul pas di bidangnya,” sambungnya lagi.
Meskipun Plt Kadis Kesehatan sebelumnya menjabat sebagai Sekdis Kesehatan, politisi Demokrat ini tetap menganggapnya tidak sesuai porsinya.
“Kalau kita insinyur harusnya dia di PU untuk bangunan dan tata ruang kota. Kalau di kesehatan itu tidak boleh, sekalipun itu jabatan utusan tapi paling tidak orang yang ditempatkan adalah orang profesional sesuai background yang dikerjakan. Kita lihat saja nanti. Tentu kita di DPRD akan evaluasi itu,” jelas Ray.
Ia khawatir nantinya saat evaluasi kinerja di parlemen, Plt Kadis yang baru ini tidak bisa menjawab secara detail tentang bidang yang dipimpinnya. Lantaran bidang ilmunya tidak sesuai.
“Pasti bakal ada pertanyaan yang menjurus ke hal-hal yang sifatnya kesehatan. Nah orang kesehatan yang tahu itu. Kalau ditanya terkait kesehatan dan penularan penyakit atau obat-obatan pasti orang kesehatan lebih tahu,” ungkapnya.
Ray menilai kebijakan ini, Pj Wali Kota Rudy tidak profesional dalam menentukan jabatan Plt Kadis Kesehatan.
Ia pun mengimbau Rudy lebih selektif dalam menentukan sikap sebagai pimpinan tertinggi dalam hal menentukan tiap pejabat dalam keadaan krusial saat ini.
“Itu sangat berbahaya menentukan orang-orang yang tidak punya keahlian di situ. Harus selektif dalam menetukan formasi masing-masing di dinasnya supaya berjalan profesional sesuai dengan fungsinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Rudy berpendapat bahwa pimpinan di Diskes Makassar yang terpenting adalah memiliki ilmu menejerial.
“Ini cuma Plt, bukan defenitif. Namanya Plt kan dalam kondisi darurat karena kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Dan paling tepat jabat Plt yah Sekdisnya karena dia sudah kuasai selum beluk manajerial di dalam,” pungkas Rudy.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
