Polisi Bantah Bekingi Rhoma Irama Saat Manggung di Tengah Pandemi

Rhoma Irama. (Foto: Bisnis)

Terkini.id, Jakarta – Kapolres Bogor Roland Rolandy menanggapi klaim pedangdut Rhoma Irama yang menyebutkan ada aparat kepolisian yang mendampinginya saat manggung di acara sunatan Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, Rhoma Irama belum lama ini nekat manggung di acara tersebut di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional.

Rhoma Irama mengatakan bahwa ia hanya diundang oleh pihak penyelenggara acara itu untuk memberikan tausiyah dan menyanyikan beberapa lagu bersama sejumlah artis lain.

Dalam keterangannya, pelantun lagu “Begadang” ini merasa aneh lantaran hanya dirinya yang menjadi sasaran terkait permasalahan tersebut.

Padahal, kata Rhoma, saat ia tampil di panggung tersebut dirinya didampingi aparat kepolisian di lokasi.

Menarik untuk Anda:

Menurutnya, jika acara tersebut dilarang seharusnya sudah dibubarkan sejak sebelum berdirinya panggung.

Menanggapi pernyataan Rhoma Irama yang mengaku dibekingi parat, Roland lantas membantah.

“Itu masih kita periksa dulu, emang ada beking? saya rasa tidak ada,” kata Roland, Rabu, 1 Juli 2020 seperti dikutip dari tribunnewscom.

Menurutnya, pernyataan Rhoma Irama itu tidak memiliki dasar yang jelas.

Pasalnya, kata Roland, sejak awal keberadaan anggota polisi di lokasi itu yakni untuk mengecek dan menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi aparat ada di situ bukan beking tapi kita itu mengecek protokol kesehatan, memang pada awalnya protokol kesehatan itu dilakukan untuk khitanan dan itu kan juga sudah dijanjikan tapi pada saat itu, ternyata ada keramaian di akhir acara tersebut (Minggu),” terangnya.

Ia pun menjelaskan bahwa sehari sebelum Rhoma Irama tampil di acara tersebut, masyarakat tidak ramai mendatangi khitanan itu.

“Justru di hari kedua saat Rhoma Irama tampil itulah terjadi kerumunan,” ujar Roland.

Lantaran hal itu, kata Roland, acara tersebut dinilai melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersakala besar ( PSBB ) proporsional secara parsial sesuai kewaspadaan daerah.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Erick Thohir Tegaskan BLT Rp 600 Ribu per Bulan Tak Berlaku untuk PNS

Manajer YouTuber Turah Parthayana Tak Menyangkal Soal Dugaan Pelecehan Seksual

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar