Polisi Ringkus 19 Tersangka Penyelewengan BBM di 6 Wilayah Berbeda, Ini Data Pelaku

Terkini.id, Jakarta -Tersangka kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) berhasil diringkus aparat kepolisian dari 6 wilayah berbeda dengan total pelaku 19 orang.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan Jumat, 8 April 2022.

Sigit menerangkan 19 orang yang telah ditetapkan tersangka berada di 6 daerah terpisah. Pelaku juga telah dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri.

Baca Juga: Colek Kapolri soal Kartel Kremasi, Hotman Paris: Tindak Krematorium Nakal!

“Kami sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di 6 wilayah,” terang Sigit dilansir dari Tribunnews.

Sigit menjelaskan bahwa upaya penegakkan hukum tersebut dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Apalagi, kebutuhan BBM bersubsidi saat ini tengah meningkat.

Baca Juga: Kapolri Diisukan Tutup Kasus 6 Laskar FPI, Pernyataan Amien Kembali...

“Subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang perlu subsidi. Seperti yang sudah disampaikan seperti trasnportasi umum, kemudian UMKM, kemudian masyarakat-masyarakat yang perlu disubsidi pedagang kaki lima, dan sebagainya,” jelasnya.

Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengusutan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa, berdasarkan data per tanggal 6 April 2022, setidaknya ada enam Polda jajaran yang telah melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut.

Baca Juga: Kapolri Diisukan Tutup Kasus 6 Laskar FPI, Pernyataan Amien Kembali...

“Enam Polda yang mengusut kasus itu yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo,” kata Dedi kepada awak media dalam kesempatan yang sama.

Dedi melanjutkan bahwa, untuk Polda Sumatera Barat tercatat ada satu laporan polisi yang tengah disidik dengan modus operandi kasus itu yaitu pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Sementara di Polda Jambi, lanjut Dedi, sedan menangani delapan laporan polisi terkait BBM tersebut.

Dari Polda Kalimantan Selatan terdapat tujuh laporan polisi.

Adapun dari Polda Kalimantan Timur satu laporan polisi. Polda Bali satu laporan. serta, Polda Gorontalo satu laporan polisi.

Semua laporan itu memiliki modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Dalam proses penyidikan dimaksud polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Adapun ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Terkait pengusutan perkara ini, Dedi menegaskan bahwa, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.

Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.

Hal ini  juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

“Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM,” pintanya.

Bagikan