Baru Dilantik Jadi Kemendag, PR Sudah Menanti Zulhas
Komentar

Baru Dilantik Jadi Kemendag, PR Sudah Menanti Zulhas

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Baru dilantik jadi Kemendag, sejumlah PR mulai dari minyak goreng hingga jegal mafia pangan sudah menanti Zulhas untuk dikerjakan, Rabu 15 Juni 2022.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Zulkifli harus menyelesaikan sejumlah problematika sektor perdagangan yang ada di Indonesia.

Peneliti INDEF Rusli Abdullah menjelaskan bahwa pekerjaan yang mesti dikerjakan oleh menteri perdagangan baru ialah memastikan harga pasokan minyak goreng aman dan juga terjangkau (sesuai HET) yang diisukan oleh pemerintah seharga Rp 14 ribu/liter, dilansir dari detikfinance pada Rabu 15 Juni 2022.

“Kemudian memastikan pasokan barang/pangan. Khususnya impor, agar terjangkau di tengah shortage pasokan global (gandum) akibat konflik Rusia-Ukraina dan permintaan yang meningkat akibat recovery pasca COVID-19,” ucapnya.

Rusli Abdullah menyampaikan bahwa pada pergantian mendag bukan berarti jaminan berakhirnya masalah minyak goreng. Selama persoalan tersebut belum diselesaikan, maka persoalan utamanya yakni mengeksekusi kebijakan yang ada di lapangan dan tidak boleh kalah dengan mafia pangan.

DPRD Kota Makassar 2023
Baca Juga

“Ibarat main bola, pergantian pemain adalah suatu hal yang terjadi. Tujuannya untuk merefresh tim agar kinerja/stamina kesebelasan semakin baik,” bebernya.

Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menuturkan bahwa penunjukan Zulhas sebagai menteri perdagangan tersebut memang terlihat sangat politik.

Di samping itu, PR besar Zulhas yaitu mampu memantau harga pangan di tengah masalah kondisi dunia.

“Menteri perdagangan juga harus bisa membuat sistem perdagangan di dalam negeri tidak dikuasai segelintir orang, jadi tak ada mafia pangan dan perdagangan,” ujarnya dia.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyatakan bahwa Zulhas harus menyelesaikan persoalan rentetan distribusi pangan khususnya minyak goreng.

“Kemudian melakukan pembersihan di internal mendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Zulhas juga harus melakukan penyelarasan data dengan lembaga lain agar kebijakan bisa lebih terintegrasi. Kemudian memperluas pasar ekspor pada negara alternatif dengan intelijen pasar, serta koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar pada negara yang berpotensial.

Kemudian, melakukan evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang bisa merugikan daya persaingan di Indonesia. Lalu mengatur paket barang impor pada e-commerce.