Presiden Jokowi Minta Klaster Jemaah Tablig dan Klaster Gowa Dimonitor

Terkini.id, Bogor – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus corona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 4 Mei 2020.

Arahan pertama terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten kota.

Jokowi ingin memastikan PSBB diterapkan secara ketat dan efektif. Beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Perlu evaluasi daerah yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur.

“Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

Kemudian apakah isolasi yang ketat juga dilakukan. Sebab masih ada yang sudah positif bisa lari dari rumah sakit. PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas di luar rumah.

“Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster. Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

Laporan ke Jokowi, pekerja migran Indonesia sudah 89 ribu pekerja yang kembali. Akan bertambah lagi sekitar 16 ribu pekerja. Harus betul-betul ditangani. Dikawal secara baik di lapangan sehingga tidak muncul gelombang kedua.

“Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkap Jokowi.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan.

Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan,” ungkapnya.

Terakhir, Jokowi minta dibuatkan hotline untuk pengaduan. Sehingga penyimpangan-penyimpangan bisa diketahui secara cepat.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.