Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id-Siak, Dikutip dari release resmi pada laman PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Jumat, 21 Februari 2020.

Bertempat di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak pada Jum’at, 21 Februari 2020, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Riau.

“Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia ada 12,7 juta ha untuk rakyat, sekarang sudah dibagikan 4 juta hektar lebih,” kata Presiden Jokowi.

“Saya minta lahan yang sudah dibagikan ini harus segera dimanfaatkan, harus produktif dan bernilai ekonomis,” pesan Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan, Sampai dengan Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai seluas luas 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin atau hak sebanyak 6.464 Unit Surat Keputusan (SK) bagi masyarakat sejumlah 821.371 Kepala Keluarga (KK)

Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 Hektar yang tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan 36.438 Kepala Keluarga dan Indikatif hutan adat seluas 915.004 Hektar terdapat di 22 provinsi dan 48 kabupaten.

“Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta hektar. Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta hektar dan kami akan tetap bekerja keras memenuhi target seluas 12,7 juta hektar,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Saat ini sudah terbentuk sebanyak 6.940 KUPS dengan kelas Pemula sebanyak 4521 KUPS, kelas Lanjut sebanyak 1.937 KUPS, kelas Maju sebanyak 435 KUPS dan kelas Mandiri sebanyak 47 KUPS.

Selanjutnya, sesuai dengan program pemerataan ekonomi bahwa pemberian akses kelola kawasan hutan akan didampingi oleh penyuluh/KPH untuk peningkatan kapasitas dan kemudahan akses untuk pembiayaan pelaksanaan agroforestry dan pasar.

Senada hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati agar mengkoordinasikan perangkat daerah terkait guna mendukung Perhutanan Sosial melalui optimalisasi peran kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial dalam pendampingan, Pengintegrasian program kedalam dokumen pembangunan daerah (RPJMD), Peningkatan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan, peningkatan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak, serta Peningkatan keterlibatan stakeholder pemerintah dan non pemerintah dalam pemasaran berikut kemudahan akses permodalan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga telah menyepakati untuk menangani 100 desa lokasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa yang akan diperkuat kelembagaan bisnisnya dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dengan Kementerian BUMN dalam pemasaran produk-produk Perhutanan Sosial.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman pohon Bintangur (Calophyllum Inophyllum) yang merupakan salah satu spesies kayu yang hidup di hutan Riau dan jumlahnya sudah mulai langka.

Selain itu juga ditanam sebanyak 1.000 pohon di lokasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim oleh masyarakat dan Pramuka dengan perbagai jenis seperti Kulim, Meranti, Gaharu, Tampoi, Mangga, Durian, dll. Serta penanaman rumput vetiver di beberapa spot lokasi yg berpotensi mengalami erosi atau longsor di dalam lokasi Tahura.

KLHK juga membagikan bibit gratis KBD dan bibit produktif kepada masyarakat di sekitar Tahura Sultan Syarif Hasim, Desa Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak. Dengan jumlah bibit KBD sebanyak 40.000 batang diantaranya jenis Durian, Gaharu, Nangka, Jengkol, Matoa. Adapun bibit produktif sebanyak 4.000 batang antara lain jenis Mangga, Durian, dan Lengkeng.

“Melalui pembagian bibit gratis, selain pemulihan lahan, juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini terus kita lakukan di berbagai daerah se-Indonesia,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Komentar

Rekomendasi

Ini Arahan Wakapolres Saat Pimpin Apel Pagi Selasa 7/4/2020

Ada Apa, Malam Hari Wakapolda Sulsel Di Posko Pemakaman Korban Dugaan Covid-19 Dikabupaten Gowa,

Puskesmas Minasa Upa Intens Galakkan Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat

Dukung Program 1000 Masker Gratis, Jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Kunjungi Rumah Jahit IZI Sulsel

Gelar Kajian Online Via WA, HMJ KPI Unismuh Makassar Mengangkat Tema Ini

Bersama Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Relawan Pendidikan Baznas Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Lindungi Personel dari Covid-19. Bekangdam XII/Tpr Bagikan Masker dan APD

Melalui Rekomendasi WHO, Pemerintah Himbau Masyarakat Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar Rumah

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar