NETWORK
Terkini.id, Jakarta- Pemerintah Indonesia menghabiskan dana ratusan trilliun rupiah setiap tahun untuk membiayai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Beban dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai nominal 15%.
Dilansir dari CNBC Indonesia, pada Senin, 29 November 2021, berdasarkan APBN 2022, anggaran belanja pegawai tahun depan bisa mencapai 400 trilliun.
Hal tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi.
Presiden Joko Widodo pun mencetuskan keinginan untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan. Hal tersebut sebagai upaya efisiensi atas belanja pegawai yang terus dilakukan.
- Rencana Pensiun PNS Dapat Rp 1 Milliar
- Serahkan 136 SK PNS dan CPNS Lulusan IPDN, Andi Sudirman: Jaga Integritas
- Annisa Pohan Bandingkan Gaji PNS Era SBY dan Presiden Jokowi
- Pemda Kepulauan Seribu Digugat Masyarakat Karena Ogah Tempati Kantor Kerjanya
- Hari Pertama Jadi PNS, Nagita Slavina Beri Bonus ke Karyawan Es Teh Indonesia
Menurut beliau, hal tersebut lebih baik ketimbang menumpuk beban dalam APBN.
Selain itu, cara tersebut juga dapat menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melansir data Badan Kepegawaian Negara (BKN), “Jumlah PNS per Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Adapun porsi 77% atau 3,1 juta orang merupakan porsi dari instansi daerah,” (dikutip dari CNBC Indonesia).
Sebagai tambahan, Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 49 ribu orang. 95% atau sebanyak 47 ribu diantaranya berada di daerah.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama mengungkapkan bahwa penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan, merupakan bagian dari kolaborasi antara SDM dan teknologi.
Dia menambahkan bahwa “Konsep tersebut butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Itu masih dikaji lebih lanjut,” ungkapnya.