Terkini.id, Makassar – Puluhan warga yang didominasi oleh ibu-ibu dari Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar menginap di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Warga yang menginap di gerbang kantor tersebut setelah melakukan aksi demo kami lalu. Bahkan hingga Jumat kemarin mereka masih bertahan hingga Jumat sore.
Tampak spanduk sepanjang 15×1 meter dengan tulisan “Hentikan Tambang Pasir Laut dan Cabut Izin Tambang di Wilayah Tangkap Nelayan” terbentang di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.
Dari foto-foto yang beredar, mereka tidur di depan pintu gerbang masuk kantor Gubernur. Hanya beralaskan terpal plastik dan menyelimuti badannya dengan sarung. Bahkan ada pula, ibu-ibu yang membawa anaknya di sana.
Selain itu, nampak juga beberapa peserta aksi melakukan kegiatan Yasinan dan Sholawatan serta melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an.
- Kalla Institute dan Pelindo Regional 4 Makassar Bangun Kemitraan Strategis
- Astra Motor Sulsel Gelar Gebyar Honda Jagoanku di Lima Daerah, Hadirkan Promo Menarik
- Wabup Gowa Dorong Nobar Piala Dunia FIFA 2026 Jadi Ajang Kebersamaan dan Penggerak UMKM
- Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Ajak Seluruh OPD Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
Aksi yang dilakukannya itu untuk menuntut menghentikan aktivitas tambang pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda, PT Boskalis, di wilayah Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.
Pasalnya sejak adanya aktivitas tambang pasir tersebut, masyarakat Pulau Kodingareng mengalami kesulitan ekonomi.
Mendengar aksi itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman turut prihatin dengan perjuangan warga Pulau Kodingareng Lompo.
Menurutnya, mereka butuh perhatian. Apalagi dari pengakuan warga, jika berdampak pada perekonomian warga yang bekerja sebagai nelayan.
Dirinya mengatakan, jika MNP adalah proyek strategis Nasional yang membutuhkan timbunan pasir laut dalam upaya untuk membangun pelabuhan di Makassar.
Sementara Boskalis adalah kontraktor penambang pasir laut yang bekerja di wilayah perusahaan pemilik ijin usaha pertambangan (IUP) Pasir laut di koordinat yang diizinkan.
Wagub pun meminta agar pemilik konsesi dan nelayan duduk bersama untuk membahas perihal tersebut.
Dirinya meminta agar Pemilik IUP dalam hal ini PT. Boskalis untuk bertemu dan duduk bersama nelayan atau pindah area konsesi.
“Kita mendorong semua pemilik konsesi dalam hal ini perusahaan pemilik IUP Pasir laut untuk duduk bersama warga nelayan pulau sekitar konsesi untuk sebuah solusi bersama atau peninjauan kembali wilayah konsesi yang aman bagi nelayan,” ungkapnya.
“Kita tidak ingin ada penderitaan di atas sebuah program strategis (proyek strategis Nasional). Prinsipnya adalah menahan mudharat lebih utama dibanding memberi manfaat,” tegasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
