Ranperda Retribusi Jasa Usaha Diharapkan Meningkatkan PAD Sulsel

Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Ashari F Radjamilo memberikan jawaban gubernur atas pandangan 10 fraksi DPRD Sulsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat 4 Januari 2018.

Terkini.id — Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Ashari F Radjamilo memberikan jawaban gubernur atas pandangan 10 fraksi DPRD Sulsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat 4 Januari 2018.

Dua Ranperda itu yakni, Ranperda Jasa Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.

Pada kesempatan itu, Ashari memberikan jawaban gubernur atas pandangan 10 fraksi DPRD Sulsel. Salah satunya memberikan jawaban terhadap pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan pada paripurna sebelumnya, Kamis 3 Januari 2018, terkait jenis dan retribusi jasa usaha.

Dijelaskan Ashari bahwa jenis retribusi tergolong ke dalam retribusi usaha berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat wisata dan olahraga serta retribusi penjualan usaha daerah.

“Diantara keempat jenis retribusi tersebut, yang memberikan kontribusi besar adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan kontribusi sebesar 70 persen per tahun,” ungkap Ashari.

Selanjutnya mengenai potensi baru dari retribusi jasa usaha yang akan menjadi kewenangan provinsi, dapat dikemukakan bahwa potensi baru retribusi usaha meliputi retribusi pengelolaan terminal tipe B, retribusi penyadapan getah pinus, retribusi pengelolaan rumah susun, retribusi pelabuhan penumpang regional dan pelabuhan perikanan.

“Berdasarkan pandangan fraksi NasDem dan Umat Bersatu, dapat dijelaskan bahwa selama ini retribusi jasa usaha berkontribusi rata-rata 0,5 persen terhadap PAD. Setelah ditetapkan Ranperda Retribusi Usaha diharapkan dapat berkontribusi di atas 35 persen,” pungkasnya.

“Diperkirakan retribusi itu akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” paparnya.

Berita Terkait