Satgas Soppeng Diduga Tak Patuhi Surat Edaran Perihal Penanganan Covid-19

Terkini.id, Soppeng – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Soppeng diduga tidak menjalankan aturan dalam Surat Edaran perihal Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng.

Diketahui, sejumlah pemilik usaha di Soppeng yang diamankan oleh Petugas Patroli gabungan pada Rabu 20 Januari 2021 malam, diduga tidak sesuai dengan penindakan dalam Surat Edaran bernomor/Satgas-Covid-19/I/2021.

Kasatpol PP dan PMK Soppeng, Andi Surahman mengatakan, pemilik usaha warkop yang diamankan merupakan salah satu upaya menekan penyebaran Covid-19 di Soppeng dengan melakukan tes swab.

“Semuanya diinapkan di posko Covid-19, karena melanggar protokol kesehatan,” kata Kasatpol-PP dan PMK, Andi Surahman, Kamis 21 Januari 2021.

Mungkin Anda menyukai ini:

Salah seorang pemilik usaha yang enggan disebutkan namanya mengeluh lantaran dirinya juga diamankan oleh petugas penanganan Covid-19 di luar jam pembatasan yang sudah ditentukan pada Surat Edaran.

Baca Juga: Bupati dan Wabup Soppeng, Kaswadi Razak-Lutfi Halide Rencana Dilantik Akhir...

“Kemarin malam, 20 Januari 2021 pukul 21.30 Wita, warkop saya sudah tutup dan kunci tidak ada lagi aktivitas jual beli. Tapi petugas meminta saya ikut untuk diamankan karena tidak mematuhi aturan,” katanya.

Sebelumnya, dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan imbauan dan sosialisasi terkait Surat Edaran tersebut oleh instansi terkait. Ia pun mengatakan sudah menerapkan protokol dan juga batas waktu jual beli dalam usahanya.

“Saya tahu dari Surat Edaran itu pembatasan aktivitas sampai pukul 22.00 Wita. Tapi kenapa saya diamankan, sedangkan warkop saya sudah tutup 21.30 Wita,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Soppeng: Warkop dan Rumah Makan Sudah Dapat Layani Pengunjung

Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa pemilik usaha yang ikut diamankan dalam patroli itu mencoba memberikan penjelasan, namun tidak diterima oleh petugas.

“Kita sudah mau jelaskan, tapi petugas tidak mau terima alasan,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, H Ismail saat dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut menyayangkan petugas yang tidak bisa memberikan contoh baik dalam menerapkan aturan yang sebelumnya sudah ditentukan dalam Surat Edaran.

“Tentu ini kita sayangkan, kenapa dilakukan pengamanan di luar batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Di samping itu, politisi Partai Golkar ini juga menyayangkan dilakukannya penindakan atas Surat Edaran Pembatasan Aktivitas masyarakat tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Kalau sebelumnya itu ada imbauan dilakukan dan edaran ditempel di setiap warung-warung. Saya tanya-tanya ke pemilik usaha, katanya mereka tidak dapatkan. Berarti ini dilakukan tanpa sosialisasi,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar Satgas Covid-19 Soppeng melakukan sosialisasi sebelum penegakan aturan, sehingga masyarakat tidak salah mengartikan.

“Saya dukung penuh segala upaya pemerintah kita dalam memutus mata rantai Covid-19 di Soppeng. Tapi sebelum menegakkan aturan, tolong dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kita secara langsung, sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat,” ucapnya.

Bagikan