NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Anggota DPR Masinton Pasaribu pernah mengatakan bahwa kasus korupsi minyak goreng (migor) untuk mendanai agenda penundaan pemilu.
Saat ini, Masinton menjelaskan alasannya menghubungkan dua hal itu.
Awalnya, Masinton menjelaskan tentang kelangkaan minyak goreng diIndonesia selama berbulan-bulan. Masalah ini, lanjut dia, tidak dapat dibaca cuma masalah teknis.
“Peristiwa berbulan-bulan kita harus baca begini, kalau kita cuma baca sepotong ada pelanggaran, ada penyelundupan, it’s okay, (tapi) kita harus lihat berbulan-bulan negara lumpuh tak mampu atasi itu. Ini bukan suatu persoalan yang menurut saya by teknis apa segala macam. Katakan begini, it’s okay, ‘kalau gue mau kontribusi kasih gue keleluasaan dong, kasih gue keleluasaan, harga internasional tinggi ini’,” kata Masinton dikutip Detik.com, Kamis 5 Mei 2022.
Dirinya mengakui penegak hukum sedang mengusut kasus korupsi minyak goreng itu dan tidak boleh diintervensi dengan opini politik.
- Jokowi Disebut Gagal Jalankan Misi Perdamaian, Masinton: Namanya Diplomasi, Itu Berproses!
- Soal Jokowi 3 Periode, Masinton Minta Mahasiswa Turun ke Jalan, Bachrum Achmadi: Serukan Aja ke Kader dan Simpatisan PDIP
- Masinton Imbau Masyarakat Tolak Jokowi Tiga Periode: Tidak Ada Jaminan Kedepannya Tidak Minta Lagi
- Nicho Silalahi Minta PDIP Keluarkan Massanya Demi Lawan Jokowi 3 Periode
- Masinton Pasaribu Minta Mahasiswa Turun ke Jalan Lawan Jokowi 3 Periode
Walaupun demikian, Masinton menegaskan masalah minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan masalah biasa karena terjadi selama berbulan-bulan.
“Ini harus kita baca utuh dengan peristiwa berbulan-bulan tadi. Nggak mungkin kebetulan, dan negara nggak bisa ngapa-ngapain, kalau cuma mafia tok selesai itu sebentaranlah. Nah sekarang ‘kalau gue mau kontribusi harga internasional tinggi, kasih gue keleluasaan dong. DMO 20%’, nggak ada tuh di atas kertas semua, dia kirim barang terus. Iya dong?” kata Masinton.
Kemudian, Masinton menjelaskan alasannya menghubungkan kasus minyak goreng ini untuk membiayai agenda tunda pemilu.
Ia menyinggung adanya beberapa petani sawit korporasi besar yang dimobilisasi demi mendukung penundaan pemilu.
“Korelasi berikutnya ada petani petani plasma, petani sawit binaan dari beberapa korporasi besar tadi yang sebagai intinya dimobilisasi untuk dukungan 3 periode, dan itu kan butuh biaya, iya kan? Terus deklarasi dimana-mana, itu semua butuh biaya,” sebut dia.
“Kita harus baca ke sana, kalau ini terungkap, ini adalah kejahatan yang extraordinary, maka mengungkapnya harus dengan kekuatan yang extraordinary, nggak bisa dibaca linear atau parsial tadi,” imbuh Masinton.
Lalu, Politisi PDIP ini mengatakan, masalah minyak goreng ini disebut sebagai bagian dari kekuasaan.
Ia menilai, hal ini berbahaya saat kepentingan oligarki berada di atas kepentingan negara memberikan komoditi bagi masyarakat.
“Itu yang saya bahasakan sebagai oligarki tadi, bahaya benar ketika kepentingan oligarki mampu mengalahkan kepentingan negara dalam hal penyediaan bahan komoditi dasar buat masyarakat, iya kan? Negara nggak berdaya berbulan-bulan. Nggak bisa kita pandang begitu aja,” ucap dia.