Terkini.id, Makassar – Sejumlah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar kerap kali menuai kritik dari parlemen daerah. Salah satunya, mutasi dan rotasi ribuan pejabat yang akan dikebut Rudy Djamaluddin di akhir tahun 2020.
Dewan menilai kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar hanya memperpanjang kerumitan administrasi di pemerintahan.
Pasalnya, sejak tak ada wali kota definitif, penjabat wali kota sudah bergonta-ganti selama 3 kali dengan membawa kebijakan baru dalam kurun 2 tahun terakhir.
Pj Wali Kota Rudy bukan sekali saja bersebrangan dengan parlemen, sebelumnya dewan juga melayangkan protes terhadap pembangunan jalur pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga yang dikebut Rudy.
Namun kebijakan tersebut tetap jalan dan berpotensi mandek lantaran dihadang sejumlah persoalan baru. Kebijakan tersebut dinilai asal jalan.
- Gerakan Wisata Bersih Sambut World Tourism Day dan Dies Natalis Poltekpar Makassar
- Gubernur Sulsel Resmikan Taksi Listrik Modern Pertama di Makassar
- 100 Anggota Komunitas DTeam Makassar Mendapatkan Edukasi Safety Riding dari Asmo Sulsel
- Wali Kota Munafri Ingatkan ASN Makassar, Jauhi Flexing, Utamakan Pelayanan Publik
- Tim Basket Bank Sulselbar Sabet Juara Pertama di Ajang 3X3 Basketball Championship 2025
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dibawa komando Rudy seperti tergesa-gesa dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Padahal, wali kota terpilih, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto-Fatmawati Rusdi rencananya akan dilantik oleh Gubernur Nurdin pada bulan Februari 2021.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Irwan Djafar kembali meminta Pj Wali Kota Rudy untuk menahan diri untuk melakukan rotasi dan mutasi di masa akhir menjabat.
Ia beralasan keputusan tersebut tidak efektif lantaran sebentar lagi ada wali kota defenitif. Selain itu, Irwan mempertanyakan standar penilaian Rudy ihwal rotasi mutasi.
“Tidak lama lagi ada wali kota definitif, intinya dari mana (Pj Wali Kota Makassar) mengukur kinerja mutasi itu,” kata Irwan, Rabu, 23 Desember 2020.
Seharusnya, kata Irwan, Pj Wali Kota Makassar fokus membenahi hal-hal yang dianggap kurang. Sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif dan maksimal.
“Saya minta tahan-tahan dirilah hingga ada wali kota definitif,” ungkapnya.
Kendati begitu, Rudy tetap ngotot akan melakukan rotasi dan mutasi. Ia berdalih hal tersebut untuk percepatan pelayanan.
Beberapa narasumber mengatakan beberapa hari terakhir Rudy kerap bolak balik ke Jakarta untuk mengurus izin rotasi dan mutasi tersebut.
“Kita tunggu ajalah,” kata Rudy.
Menurutnya, proses mutasi itu tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Pasalnya, sangat menentukan karir seseorang.
“Kita harus teliti dan cermat melihat orang, siapa yang tepat di tempatkan,” kata Rudy, Rabu, 23 Desember 2020.
Meski begitu, Ia mengatakan dalam waktu dekat akan ada lelang jabatan. Hal itu untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus pergeseran jabatan.
“Yah yang namanya pengisian, pasti ada yang bergeser, dalam waktu dekat, dilelang, Insya Allah.
Evaluasi Direksi Perusda
Selain itu, Rudy juga telah merencanakan evaluasi terhadap Direksi Perusda. Hal itu, kata dia, untuk memaksimalkan dan mendorong peningkatan ekonomi di Makassar, dalam hal ini PAD.
“Perusda salah satu ujung tombak pelayanan dan PAD kita. Tentu kita akan sinergikan dan optimalisasi,” ungkapnya.
Ihwal pergantian direksi, Rudy mengatakan hal itu bergantung hasil evaluasi dari dewan pengawas direksi. Penilaian pengawas tersebut menjadi salah satu indikator penentu.
“Yah bisa saja, tegantung hasil evaluasi, hasil saran dewan pengawas, semua itu akan mementukan. Orang yang tidak bisa berkerja dengan baik, kita akan ganti dengan orang yang baik,” paparnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.