Sekprov Buka Rakor Percepatan Pengakuan MHA dan Penetapan Hutan Adat

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Regional Sulawesi Terkait Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Penetapan Hutan Adat di Hotel Melia Makassar, Selasa 22 Oktober 2019.

Terkini.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Regional Sulawesi Terkait Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Penetapan Hutan Adat di Hotel Melia Makassar, Selasa 22 Oktober 2019.

Ditemui selepas membuka acara, Abdul Hayat menyebutkan bahwa berbicara masalah komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap percepatan pengakuan MHA, tentunya berbicara masalah leadership.

“Saya kira jelas arah kita di sini, kita berterima kasih ada kegiatan Kementerian Kehutanan untuk melakukan beberapa model koordinasi, tak lain untuk mempercepat proses itu,” sebut Abdul Hayat.

Ditambahkannya lagi, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meyakini jika pemanfaatan lingkungan dan hutan dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pasti arahnya kesana, karena masyarakat sudah punya kekuatan hukum, masyarakat juga sudah punya kepercayaan diri untuk mengelola secara optimal perhutanan yang ada di wilayahnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Hayat menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba dan Enrekang sudah ada proses pembimbingan tentang pengelolaan perhutanan.

“Sudah tradisi bahwa menebang dan memanfaatkan pohon itu harus mengganti, merawat kembali dan memperbaiki lingkungan itu, sehingga betul-betul lingkungan dengan mereka bersahabat. Bukan menebang kemudian tidak ada proses-proses memperbaiki,” lanjutnya.

Abdul Hayat juga mengatakan bahwa saat ini proses edukasi menjadi hal yang masih sulit untuk dilakukan.

“Tentu ada keterbatasan, karena itu tidak henti-hentinya kita mengundang bupati, walikota, kepala dinas, berharap memberikan penyuluhan turun ke bawah secara terus-menerus, sehingga apa yang ada sesuai regulasi bisa kita optimalkan,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), para Bupati Pemerintah Kabupaten-Kota Regional Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten-Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten-Kota se-Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Regional Sulawesi.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sulsel

Jumras Sampaikan Maaf kepada Gubernur Sulsel

Terkini.id -- Mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras, menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah melalui surat resmi yang diterima wartawan, Rabu
Sulsel

APBD Sulsel 2020 Ditargetkan Rp10,709 Triliun

Terkini.id -- Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menargetkan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Sulsel 2020, sebesar Rp10,709 triliun.Hal itu berdasarkan penjelasan