Sensus Penduduk Pakai Sistem Online, Begini Penjelasan Akademisi dan Diskominfo

Terkini.id, Makassar – Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa seluruh penduduk Indonesia bisa melakukan sensus penduduk secara mandiri melalui sistem online pada Sabtu, 15 Februari 2020, lalu.

Terkait hal itu, sejumlah publik mempertanyakan soal keamanan data di tengah tingginya angka kasus pembobolan rekening bank. Terlebih, regulasi tentang perlindungan data privasi (UU perlindungan data pribadi) sampai saat ini belum disahkan.

Sekretaris Departemen Teknik Informatika Universitas Hasanuddin (Unhas) Indarabayu, mengatakan, hal itu bergantung data sensus yang diminta.

“Seharusnya sih bergantung dari kebijakan dan kejelian dari masyarakat,” kata dia, Senin, 17 Februari 2020.

Ia mengatakan, masyarakat harus mengetahui isi Bank data BPS terlebih dahulu. Bila berisi rekening maka masyarakat bisa waspada. Tetapi jika hanya data standar kependudukan, kata dia, harusnya tidak masalah.

Menarik untuk Anda:

“Santai aja tetapi tetap waspada. Jika data yang diminta termasuk rekening bank dan lain-lain baru kita bisa paranoid,” ungkapnya.

Indarabayu menilai, tingginya angka pembobolan lantaran masyarakat sering kali menggunakan data lazim. Sehingga hacker biasanya menggunakan teknik brute force dengan data tersebut.

“(Kelalaian) masyarakat sebenarnya sehingga kadang bank (e-bank) dapat dibobol, karena menggunakan data lazim (tanggal lahir, nama anak, istri dan lain-lain) sebagai password maupun PIN,” kata dia.

Menanggapi ihwal regulasi tentang perlindungan data privasi (UU perlindungan data pribadi) yang sampai saat ini belum disahkan, ia mengatakana hal itu sebenarnya masuk ranah ahli hukum.

“Bukan keahlian saya. Tetapi UU tersebut sebaiknya secepatnya disahkan, karena data pribadi tetap ada privacy. Seharusnya tidak dimiliki oleh orang yangg tidak berkepentingan,” tukasnya.

Sementara, Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Jusman, mengatakan negara harus menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Jusman menjelaskan, sensus yang dilakukan pemerintah merupakan langkah untuk menjamin kerahasian data pribadi. Ia menyebut, pemerintah telah melakukan penguatan keamanan.

“Dilakukan dengan sistem yang telah terproteksi baik dengan sistem firewall maupun proses akses dengan level kerumitan proses autentifikasi dan verifikasi informasi untuk saat mengakses data tersebut,” kata dia.

Menyikapi regulasi tentang perlindungan data privasi, Jusman menerangkan bahwa ada perbedaan makna, batasan, dan jenis data yang dianggap privasi.

Upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap data yang dianggap privasi tersebut termasuk penyediaan infrastruktur dan sistem.

Menurut Jusman, peran instansi pemerintah dalam mengelola data yang dianggap privasi belum ada singkronisasi dari departemen, pusat dan daerah.

Untuk itu, Jusman berharap masyarakat tidak mudah membagi data rahasia yang mengarah kepada pada pencurian data pribadi.

“Misalnya tidak membagikan user password email, account pribadi, termasuk HP dan catatan lainnya yang memuat rahasia kita yang dapat dijadikan melakukan tracking, melakukan hacking terhadap data-data pribadi kita,” pungkasnya.

Diketahui, sensus penduduk secara online ini sangat mudah, masyarakat hanya menyediakan nomor Induk Kependudukan yang biasa tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Kemudian setiap keluarga akan memiliki password yang sama guna mengakses laman tersebut.

Namun, jika masyarakat mengalami kesulitan maka akan diikutsertakan pada sensus penduduk secara konvensional. Mereka akan didatangi petugas sensus satu per satu guna diwawancarai, yang berlangsung pada 1-31 Juli 2020.

Sebagai informasi bahwa Sensus Penduduk Indonesia menjadi kegiatan penting yang akan dilaksanakan tiap 10 tahun sekali.

Data penduduk yang dihasilkan melalui hajatan besar ini merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Dapat Izin Operasi, Sejumlah THM di Makassar Langgar Protokol Kesehatan

Wakil Gubernur Sulsel Kunjungi Pemukiman di Pinggiran Kota Makassar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar