Sikap KPPU Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Tengah Wabah Corona

Ketua Majelis KPPU Chandra Setiawan

Terkini id, Jakarta – KPPU turut prihatin dengan perlambatan ekonomi global sebagai akibat pandemi novel coronavirus (covid-19) di awal tahun ini yang mengakibatkan persoalan sangat serius di seluruh dunia, tidak terkecuali di Negara kita tercinta Indonesia.

Berbagai negara telah merespon melalui kebijakan responsif, adaptif, dan antisipatif dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia turut tanggap menyikapi persoalan tersebut dengan kebijakan terstruktur dan terukur, khususnya dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut melalui penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas status keadaan darurat selama 91 hari dari tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, mengatakan untuk itu, KPPU sangat mengapresiasi sikap dan tindakan yang dilakukan Pemerintah, serta kontribusi para petugas medis yang sangat besar dalam mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, terkait dengan terjadinya pandemi Convid-19 tersebut, KPPU memahami adanya kondisi darurat.

Baca juga:

“Kondisi darurat ini tentunya membutuhkan penanganan yang cepat, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 (seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun masyarakat dan berbagai produk dan jasa kesehatan lainnya), serta bagi pemenuhan kebutuhan komoditas pangan,” ujarnya.

Kondisi darurat tersebut kata dia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses pengadaannya melalui mekanisme penunjukan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Penunjukan langsung maupun bentuk kebijakan Pemerintah lain terkait pelaksanaan kegiatan usaha dalam keadaan darurat tersebut, dari sisi persaingan usaha dapat kami tegaskan, adalah hal yang dikecualikan dalam undang undang persaingan usaha.

“KPPU menyadari dalam masa ini, pelaku usaha dari segala ukuran (baik besar, menengah, kecil bahkan mikro) di hampir semua sektor sangat terpengaruh oleh pandemi global ini,” lanjutnya.

Pemerintah bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional turun dari target 5 persen ke angka 2,5 persen atau bahkan kurang dari angka tersebut di tahun 2020.

Relaksasi penegakan hukum persaingan usahadibutuhkan pada keadaan darurat tersebut (force majeure).

Salah satu bentuk relaksasi yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif) untuk menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir, yakni tanggal 2 April 2020; dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikan situasi terakhir.

Dalam masa tersebut, proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan secara hati-hati dengan menghindari pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga tidak mengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Lebih lanjut, Deswin mengatakan KPPU meminta agar pelaku usaha tidak mempraktekkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif baik secara langsung dan/atau melakukan penimbunan atau penahanan atas produk APD, produk kesehatan lain dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

“KPPU RI akan melakukan tindakan hukum yang tegas apabila dalam proses pendistribusian dan logistik ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulangan bencana tersebut,” terangnya.

Sebagai masukan, berbagai opsi kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan Pemerintah diharapkan bersifat jangka pendek dan terbatas pada upaya mengatasi bencana serta meminimalisir dampak ekonomi dari bencana tersebut.

Oleh sebab itu, di masa mendatang KPPU akan mengedepankan upaya pencegahan, khususnya untuk membantu dan mengadvokasi Pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, sekaligus menghimbau pelaku usaha untuk tetap berperilaku bisnis usaha secara sehat.

KPPU juga akan mempermudah proses pemberitahuan (notifikasi) transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif), peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan aset produktif) serta mempercepat proses penilaian atas transaksi-transaksi tersebut, agar proses investasi dan kolaborasi pelaku usaha dalam upaya pemulihan tersebut tidak menghambat ekonomi nasional.

“Secara khusus, KPPU turut mendorong pelaku usaha besar maupun menengah untuk terus berupaya melakukan kemitraan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil agar pelaku usaha tersebut terbantu untuk: (i) bertahan dalam situasi perlambatan ekonomi, (ii) menghindari upaya perilaku usaha diskriminatif terhadap mereka; dan karenanya (iii) para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut mampu bangkit dan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional,” tutup dia.

Komentar

Rekomendasi

Update Kasus Virus Corona di Indonesia, Jawa Timur  Tertinggi

Alhamdulilah, Pemerintah Beberkan 102 Wilayah di Indonesia Dinyatakan Zona Hijau

Berita Gembira, Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Pasien Sembuh COVID-19 Capai 6.492, Kasus Positif Bertambah 678 Orang

Bappenas Susun Protokol Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar