Sindir Hasto, Christ Wamea: Manusia Paling Dungu kalau Masih Kritik Kebijakan Pak SBY

Sindir Hasto, Christ Wamea: Manusia Paling Dungu kalau Masih Kritik Kebijakan Pak SBY

R
R
Resty
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Christ Wamea menanggapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang kembali menyindir Pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Christ Wamea menyindir bahwa manusia paling dungu masih mengkritik kebijakan SBY, padahal sekarang orang yang sedang berkuasa adalah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Manusia paling dungu klu masih kritik kebijakan pak SBY padahal sekarang yang berkuasa Jokowi,” Christ Wamea melalui akun Twitter pribadinya pada Senin, 1 November 2021.

Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto sebelumnya beberapa kali menyinggung masa Pemerintahan SBY.

Terbaru, Hasto mengkritik kebijakan yang politik populis pada masa pemerintahan SBY, terutama politik bantuan sosial (bansos) yang menurutnya justru menjadi beban bagi keuangan negara.

Baca Juga

Ia mengatakan itu dalam diskusi yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pada Senin, 1 November 2021.

“Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan,” ujarnya, dilansir dari Republika.

Menurut Hasto Kristiyanto, hal tersebut adalah konsekuensi dari politik liberal yang diterapkan saat itu.

Padahal, lanjutnya, negara-negara yang juga menganut hal tersebut juga mengalami krisis, seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.

“Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi, ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu,” ungkapnya.

Hasto Kristiyanto melanjutkan, liberalisasi politik menimbulkan sejumlah dampak negatif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia.

Ia mencontohkan beberapa di antaranya,yakni kapitalisasi kekuasaan dan penguatan primodialisme.

“Kemudian konflik Pancasila versus transnasional ideologi, dengan taliban misalnya, itu terjadi. Kemudian konflik antara KPU, Bawaslu, DKPP semua memperebutkan kewenangan,” paparnya.

Untuk itu, Hato Kristiyanto mendorong adanya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem politik dan pemilu di Indonesia.

Menurutnya, sistem “one man, one vote, one values” justru menghadirkan politik uang di setiap kontestasi.

“Padahal itu sudah digali oleh pendiri bangsa dengan sangat baik, dengan diksi demokrasi, yang kini disebut dengan delibratif demokrasi, musyawarah mufakat yang berkeadilan sosial,” kata Hasto Kristiyanto.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.