Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian polemik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat.
Mardani menilai bahwa ada dua kemungkin mengapa Jokowi melakukan “pembiaaran” terhadap polemik ini, yakni tidak mampu atau tidak ingin menyelesaikannya.
Ia menyinggung pernyataan Jokowi soal pemecatan 56 pegawai KPK bahwa “jangan apa-apa ditarik ke presiden”.
“Miris, padahal UU KPK yang baru menyebut, lembaga ini di rumpun eksekutif,” katanya melalui aku Twitter MardaniAliSera pada Selasa, 21 September 2021.
“Dua kemungkinan dari ‘pembiaran’ ini: Tidak mampu atau tidak ingin melakukannya,” tambahnya.
- BEM SI dan Gasak ke Jokowi: Jika Bapak Masih Saja Diam, Kami Bersama Elemen Rakyat Akan Turun ke Jalan
- Sebut Pelantikan Pegawai KPK Dipaksakan, Novel Curiga: Untuk Membuat 75 Pegawai Putus Asa
- Soal KPK, Politisi Demokrat: Jokowi Menyingkirkan Sesiapa yang Halangi Politik Istana
- Soal Polemik KPK, Ruhut Sitompul: Tolong Jangan Libatkan Presiden Jokowi
- Polemik 75 Pegawai KPK, Abraham Samad Nilai Ada Pihak yang Sengaja Memberangus Lembaga Antirasuah
Mardani menjelaskan bahwa jika kewenangan menyelesailan masalah tidak pernah dilakukan, maka itu adalah sebuah indikasi pembiaran.
Ia menyinggung, jika membagi sembako saja bisa dilakukan langsung oleh Presiden, mengapa proses degradasi KPK malah dibiarkan?
“Tidak bisa seorang presiden lepas tangan begitu saja,” kata anggota DPR tersebut.
Mardani mengingatkan, Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi dari kewenangan administrasi di negeri ini.
“Justru, semua urusan mesti ke presiden, tindak lanjutnya diserahkan ke menteri merupakan persoalan lain,” tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Mardani, keliru jika seorang presiden mengucapkan kegelisahan karena semua permasalahan mengarah pada dirinya.
Sebab, lanjutnya, memang begitu fungsi serta tugas presiden yang dititipkan oleh masyarakat.
Mardani pun menilai bahwa pemecaran 56 pegawai KPK itu perlu dicatat sebagai hari kelam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tapi masih ada waktu kita dukung Komnas HAM serta Ombudsman RI untuk terus memperjuangkan rekomendasinya agar tegak menegakan hukum,” katanya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.