Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI memberikan sindirannya terhadap pembuat hastag ajakan boikot pajak yang beredar di media sosial.
Ajakan boikot pajak yang terdapat di media sosial menurut Sri Mulyani berarti si pembuat hastag tersebut tidak ingin melihat Indonesia maju.
“Indonesia negara kita sendiri dan pajak mengurusinya. Hashtag nggak bayar pajak, berarti nggak ingin lihat Indonesia bagus,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu 20 Juli 2022.
Orang nomor satu di Kementerian Keuangan ini menjelaskan bahwa uang pajak juga berasal dari masyarakat dan nantinya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.
Pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas infrastruktur jalan juga bisa dibangun karena uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia.
Kontribusi uang pajak yang dibayarkan seluruh rakyat bumi pertiwi juga digunakan untuk membayar fasilitas kesehatan ketika masa pandemi Covid-19 berlangsung.
Selanjutnya uang pajak juga dipakai untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia sehingga tidak terjadi kenaikan harga BBM Subsidi di Indonesia.
“Pajak juga yang anda nikmati, minum teh dan nasi goreng dimasaknya pakai LPG. LPG 3kg itu subsidi dari pajak, subsidi listrik, jalan raya juga dibangun dari pajak,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani meminta masyarakat Indonesia untuk tidak mengikuti ajakan pembuat hastag yang seolah-olah merasa memiliki negara ini.
“Rasanya masyarakat yang counter itu, karena merasa memiliki Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Perlu diketahui bahwa sebelum ajakan boikot bayar pajak beredar di media sosial, pada pemilu tahun 2019, politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono pernah menuturkan hal serupa.
Ajakan boikot pajak yang diserukan oleh Arief Poyuono disebabkan oleh dirinya menduga telah terjadi kecurangan pada pemilihan presiden tahun 2019.
Ajakan boikot pajak ini menurut Arief Poyuono dapat dipakai untuk protes hasil pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019,” imbuh Arief Poyuono pada tahun 2019.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.