Terkini.id, Jakarta – Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga ikut menyoroti kasus bisnis PCR yang diduga melibatkan dua menteri Presiden Joko Widodo.
Jamiluddin pun mendesak Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet. Mengingat banyak kinerja menteri yang relatif rendah dan jauh dari harapan masyarakat.
Terlebih adanya kasus dugaan bisnis PCR ini yang menurut Jamiluddin malah membuat gaduh.
“Jadi, melihat realitas saat ini, kabinet Jokowi memang selayaknya di-reshuffle,” ujar Jamiluddin mengutip GenPi, Kamis 4 November 2021.
Kendati demikian, yang jadi permasalahan saat ini apakah jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri?
- Putri Mantan Bupati Bantaeng Sambut Presiden Jokowi
- Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar
- Presiden Jokowi Makan Siang di RM Aroma Laut Bantaeng
- Presiden Jokowi Nikmati Keindahan Pantai Bira, Bupati Bulukumba Harapkan Membuka Peluang Investasi
- Presiden Jokowi Pantau Pemberian Bantuan 300 Unit Pompa untuk Petani di Bone
“Keraguan itu karena Jokowi didukung koalisi gemuk,” ujar Jamiluddin.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu juga menjelaskan setiap partai politik pendukung pasti tidak menghendaki menteri dan wakilnya diganti.
Dengan kondisi demikian, mereka akan dengan mudah menarik dukungan yang dapat menggoyahkan kabinet Jokowo.
“Hal itu tentu tidak dikehendaki Jokowi,” katanya.
Jamiluddin juga menganggap, Presiden Jokowi tidak akan berani melakukan reshuffle terhadapmenteri dari PDI perjuangan meskipun kinerjanya dinilai di bawah standar.
“Sebab, Jokowi hanya petugas partai,” tegas Jamiluddin.
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Jamiluddin. Dia menilai dengan begitu kepercayaan masyarakat akan turun dan begitu juga dukungan terhadap kabinet Jokowi bisa saja berkurang.
“Ini akan menyulitkan merealisasikan program-program kerjanya, kiranya Jokowi lebih bijak,” katanya.
Senada dengan Jamiluddin, Komunikolog Politik Tamil Selvan juga meminta Presiden Jokowi melakukan reshuffle untuk menjaga citranya di muka publik.
Terbongkarnya informasi dugaan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis PCR, maka bisa saja masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut.
“Masyarakat akan mengangap Pak Jokowi ikut terlibat, apalagi LBP ini seolah Perdana Menteri di Kabinet Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi perlu mengambil langkah bijak untuk membersihkan citra publiknya,” kata Tamil.
Bukan hanya itu, lanjut Tamil, terbongkarnya informasi ini membuat publik semakin tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi, hal itu ditandai dengan banyaknya pendukung Jokowi yang melakukan protes.
“Publik semakin antipati pada Pak Jokowi, buktinya pendukung seperti Deni Siregar pun angkap bicara untuk protes. Maka saya bilang, 2 menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah. Karena perbuatan mereka mencela nama baik Pak Presiden,” ujar Tamil.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
