Soal Buzzer, Eko Kuntadhi: Jika Gak Ada Kita di Lembaran Uang Ada Logo PKI

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi kembali menanggapi soal fenomena buzzer yang saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat.

Lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 13 Februari 2021, Eko Kuntadhi menilai jika kehadiran dirinya yang dituding buzzer tidak ada maka Indonesia sudah percaya di lembaran mata uang rupiah ada logo Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Jika gak ada kita yang dituding buzzer. Indonesia sudah percaya di lembaran uang ada logo PKI,” cuit Eko Kuntadhi.

Baca Juga: Tanggapi UAH, EK: Kaum Lelaki Dapat Bidadari, Perempuan Dapat Tupperware!

Bahkan menurutnya, jika pihak seperti dirinya tidak eksis di media sosial maka bisa saja masyarakat saat ini sudah mempercayai bahwa ada 10 juta Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia.

Tak hanya itu, kata Eko, kemungkinan juga tanpa kehadiran pihaknya, Indonesia sudah percaya Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman dan Ibu Kartini pakai jilbab.

Baca Juga: Muncul Relawan Bela Anies Persiapan Pilpres 2024, Eko Kuntadhi Malah...

“Indonesia sudah percaya ada 10 juta TKA China. Indonesia sudah percaya candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Indonesia sudah percaya Ibu Kartini pake jilbab,” tutur Eko Kuntadhi.

Namun, lanjut Eko, beruntung dengan kehadiran pihak-pihak seperti dirinya semua hal itu dapat diungkap faktanya.

“Semua kita bongkar!” tegas Eko Kuntadhi.

Baca Juga: Muncul Relawan Bela Anies Persiapan Pilpres 2024, Eko Kuntadhi Malah...

Sebelumnya, Eko Kuntadhi juga mengomentari soal pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta agar Presiden Jokowi menertibkan buzzer.

Terkait hal itu, Eko lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 12 Februari 2021 membeberkan soal PKS di masa Tifatul Sembiring menjabat sebagai presiden partai itu.

Menurut Eko, di zaman Tifatul yang kala itu menjadi Presiden PKS sekaligus Menkominfo, situs website PKS bebas menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.

“Zaman Tifatul jadi Menkominfo, situs seperti PKS piyungan, Dakwahtuna, dan sejenisnya bebas menyebarkan hoax dan kebencian,” cuit Eko Kuntadhi.

PKS, kata Eko, seperti halnya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ketika itu mengerahkan ribuan pasukan siber (cyber army) mereka.

“PKS, FPI, HTI dan gerombolannya mengerahkan ribuan cyber army,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia dan sejumlah pegiat media sosial lainnya melakukan perlawanan terhadap konten-konten yang disebarkan oleh situs PKS tersebut.

Namun sekarang, kata Eko, pihaknya malah dituding sebagai buzzer. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja digencarkan agar PKS bisa kembali menguasai media sosial.

“Kita bangkit melawan mereka. Kini kita dituding bazer. Agar mereka bisa menguasai medsos lagi,” tuturnya.

Diketahui, fenomena para pengkritik pemerintah berujung serangan buzzer menuai sorotan. PKS berharap buzzer-buzzer tersebut diberantas.

“Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali, Rabu 10 Februari 2021 seperti dikutip dari Detik.com.

Mardani pun berharap Presiden Jokowi membaca survei-survei yang mengulas indeks demokrasi.

“Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini turun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia,” ujar Mardani.

Salah satu orang yang mengaku ciut nyalinya ketika menyampaikan kritik karena ujung-ujungnya diserang buzzer yakni Kwik Kian Gie. Oleh karenanya, PKS berharap pemerintah merevisi UU ITE.

“Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet,” ujarnya.

Bagikan