Soal Kudeta Demokrat, Jokowi: Tegakkan Saja Hukum, Ndak Usah Disahkan Moeldoko Meskipun Dia Teman Kita

Terkini.id, Jakarta – Melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, akhirnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersuara soal kudeta Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Mahfud, ternyata Presiden Jokowi tak mau mendukung perbuatan Moeldoko yang dianggap merebut partai orang.

Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi meminta KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum di Sibolangit Deli Serdang Sumut, tidak disahkan.

Baca Juga: Gus Umar: Kalau Pak Jokowi Bahasa Jawa Sama Bu Mega...

Selain itu, Mahfud kemudian memaparkan isi pertemuan saat dirinya menghadap Presiden Jokowi.

Adapun hal itu disampaikan Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik J Rachbini pada Rabu kemarin, 29 September 2021, sebagaimana dilansir terkini.id via Pojoksatu.

Baca Juga: Omicron Mengancam! Presiden Jokowi: Lakukanlah Kerja dari Rumah

“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?’ kata Pak Jokowi kepada saya,” terang Mahfud MD.

“Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Mahfud MD menirukan pembicaraannya saat itu dengan Presiden Jokowi.

Menko Polhukam Mahfud MD lantas memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB.

Baca Juga: Omicron Mengancam! Presiden Jokowi: Lakukanlah Kerja dari Rumah

Ia mengatakan bahwa acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Jadi, itu ndak boleh disahkan,” sambung Mahfud, kembali menirukan ucapan Presiden Jokowi saat itu.

“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum. Ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi.”

Mahfud MD kemudian menjalankan arahan Presiden Jokowi. Ia dan Yasonna pun mengumumkan bahwa Pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

“Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko.”

Menurut Mahfud MD, jikalau Presiden Jokowi mau mengintervensi masalah Demokrat ini, sebenarnya bisa dilakukan saat KLB digelar di Sibolangit Deli Serdang, Sumut. Namun, hal itu tak pernah dilakukan Presiden Jokowi hingga saat ini.

“Kalau Istana mau masuk, sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden.”

Bagikan