Soal Pengganti Jokowi, Politisi PDIP: Harus Bisa Teladani dan Teruskan Kebijakan Pak Jokowi

Terkini.id, Jakarta – Politisi PDIP, Ruhut Sitompul menyampaikan pesan kepada siapa pun memiliki ambisi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya atau pengganti Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Ia mengatakan bahwa presiden selanjutnya harus bisa meneladani serta melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi.

Ruhut Sitompul mengatakan hal ini melalui akun Twitter pribadinya, @ruhutsitompul pada Senin, 14 Maret 2022.

“Siapa pun yang punya ambisi menggantikan Presiden RI Bapak Joko Widodo Presiden RI ke 7, tolong harus bisa meneladani dan terus melaksanakan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan Pak JOKOWI untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia,” katanya.

Bersama pernyataannya, Ruhut Sitompul melampirkan video pidato Presiden Jokowi soal penghentian ekspor bahan mentah.

Dilansir dari Kompas, Presiden Jokowi menegaskan akan terus melanjutkan kebijakan larangan ekspor tambang bahan mentah seperti bauksit, tembaga, dan timah.

Ia juga mengaku tak masalah jika kebijakan tersbut digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah menghadapi gugatan WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

“Begitu kita stop ekspor bahan mentah nikel ya kita digugat oleh Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat, 11 Maret 2022.

“Tapi tidak apa-apa mesti belum rampung, tapi saya tetap memerintahkan bauksit tahun ini stop biar digugat, tahun depan tembaga atau timahnya biar digugat lagi. Enggak apa-apa digugat terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga menang,” ujarnya.

Menurut Jokowi, kebijakan penghentian ekspor bahan mentah ini salah satu wujud dari keberanian mentransformasi ekonomi yang akan memberikan manfaat dan peluang jangka panjang demi stabilitas.

“Yang terpenting keberanian itu harus kita lalukan, kalau belum pernah kita coba maka kita tidak akan tahu menang atau kalah, betul atau tidak betul,” ujarnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga mengklaim bahwa penghentian ekspor nikel merupakan langkah yang tepat.

Sebab, lanjutnya, kebijakan tersebut membuat nilai ekspor Indonesia bisa meningkat secara pesat.

Ia mengungkapkan bahwa saat masih mengekspor nikel mentah, Indonesia hanya menangguk pendapatan perdagangan sekira Rp15-20 triliun.

Namun, masih menurut Jokowi, sejak menerapkan kebijakan ekspor nikel dalam bentuk setengah jadi dan jadi, pada 2021 pendapatan perdagangan melonjak hingga Rp300 triliun.

“Baru satu barang yang namanya nikel, padahal kita memiliki bauksit, tembaga, timah, emas, dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian lainnya,” kata Jokowi.

“Kita stop ini (nikel) benar. Karena dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun tadi,” tambahnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah tidak membuat Indonesia jadi negara tertutup.

Menurutnya, Indonesia tetap bersedia menjalankan kerja sama perdagangan dengan negara lain terkait bahan tambang mentah, asalkan ada arus balik berupa pembangunan industri di Tanah Air.

“Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup, kita ini terbuka. Tapi, jangan di tempatmu terus dong (produksi),” tegas Presiden Jokowi.