Masuk

Soal Reuni 212, Nicho Silalahi: Kita Tidak Butuh Izin dari Kepolisian

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Aktivis dan pegiat media sosial, Nicho Silalahi mengomentari soal izin Reuni 212 yang dikabarkan belum keluar juga hingga saat ini.

Ia mengatakan bahwa Reuni 212 tidak butuh izin dari kepolisian sebab Undang-Undang telah mengatur hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.

“Kita tidak butuh ijin dari kepolisian sebab UU telah mengatur hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat,” kata Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 28 November 2021.

Baca Juga: Nicho Silalahi Kritik Keras Pengesahan RKUHP: Selamat Datang Orba Bertopengkan Merakyat

Ia mengatakan bahwa masyarakat yang ingin berkumpul dan menyampaikan pendapat hanya diwajibkan untuk memberitahu kegiatan kepada Kepolisian. 

“Ada atau tidak adanya ijin kepolisian maka #Reuni212PemersatuRakyat Harus kita laksanakan. Yok gaspol,” katanua.

Dilansir dari Kompas, Reuni Presidium Alumni (PA) 212 rencananya akan digelar pada 2 Desember 2021 nanti namun izin belum juga keluar.

Baca Juga: Habib Rizieq Apresiasi Mabes Polri Beri Izin Acara Reuni 212

Oleh sebab itu, Panitia Reuni Akbar 212 pun berencana mengubah konsep kegiatan reuni 212 menjadi aksi super damai. 

Rencana aksi super damai ini disiapkan untuk mengantisipasi jika Polda Metro Jaya tidak memberikan izin kegiatan.

Ketua Panitia Reuni 212, Eka Jaya mengatakabln bahwa dengan menggelar aksi superdamai, pihaknya tidak memerlukan izin kegiatan. 

Ia mengatakan, dengan aksi superdamai ini, mereka hanya perlu memberikan surat pemberitahuan kegiatan kepada kepolisian.

Baca Juga: Habib Rizieq Sebut Panitia Reuni 212 Diancam dan Difitnah

“Kalau memang izin tidak diberikan juga, kami akan melakukan aksi damai atau aksi superdamai lah,” kata Eka pada Jumat, 26 November 2021.

Meski konsep aksi diubah, Eka mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan tetap digelar di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa meski konsep kegiatan diubah, panitia tetap harus mengajukan surat permohonan aksi.

“Kegiatan tersebut harus ada izinnya,” kata Zulpan.

Adapun pihak Pemprov DKI Jakarta mengatalan akan menghormati kegiatan reuni yang akan dilakukan Presidium Alumni 212.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan panitia harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan yang mungkin bisa menimbulkan kerumunan.

Riza pun berharap agar reuni 212 tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Apalagi, katanya, acara tersebut bermula dari niat baik para alumni 212 yang ingin berjumpa.

“Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik tapi menimbulkan klaster baru,” ujarnya.