Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan sejumlah partai politik, peneliti pusat politik BRIN, Firman Noor menilai ada keputusasaan parpol sehingga isu tersebut muncul.
Menurut Firman, wacana penundaan Pemilu muncul karena kurang sehatnya lingkungan politik dan menyebabkan para partai lupa dengan adanya reformasi.
“Saya lihat manuver politik partai-partai ini bernuansa keputusasaan dan mungkin karena lingkungan politik yang belum cukup sehat sehingga mereka jadi amnesia seolah-olah mereka lupa kenapa ada reformasi,” papar Firman, dilansir dari Kompascom. Selasa, 1 Maret 2022.
Menurutnya, partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu mengambil jalur reformasi yang berlawanan. Padahal, sikap tersebut justru mencemarkan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara.
Hal ini disebabkan karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali.
- Putusan PN Jakpus Tidak Mengikat, DPR: KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Tunda Pemilu 2024, Ini Penyebabnya!
- Luhut Binsar Panjaitan Tidak Mau Buka Big Data 110 Juta Suara Ingin Pemilu Ditunda, Pengamat Politik: Ini Praktik Manipulasi Opini Publik
- Luhut Menginginkan Pemilu Ditunda, Rizal Ramli: Bang Luhut Hati-Hati Dah Jangan Ngeyel Jangan Kebablasan
- Isu Reshuffle Bakal Dilakukan Jokowi, Demokrat: Langkah yang Tepat Daripada Mengemis Minta Pemilu Ditunda!
“Amandemen (UUD 1945) itu sangat penting kita harus berpikir untuk generasi selanjutnya, tidak hanya untuk saat ini,” ujar Firman.
“Tapi kok kelihatannya digampang-gampangkan gitu yang dikhawatirkan nanti dampak di masyarakat kan tidak memandang satu keajegan politik itu penting dan kedua tidak respect dengan konstitusi,” imbuhnya.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konstitusi dapat diubah, tetapi hanya dalam keadaan ekstrim.
“Tidak bisa diubah dengan begitu mudahnya hanya karena kepentingan beberapa pihak. Kalau mentalitasnya begitu ya bahaya, karena akhirnya aturan mengikuti kepentingan. Padahal yang benar kepentingan yang harus mengikuti aturannya,” jelasnya.
Ia khawatir jika pembahasan penundaan pemilu terus berlanjut dan akhirnya diterima, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi.
“Jangan sampai demokrasi hanya ada di atas kertas, tapi secara substansi sebetulnya oligarki atau kepentingan elit, ya nuansa kepentingan pragmatis,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan pemilu perlu ditunda guna mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid- 19 pandemi.
Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon pada pemilihan presiden 2024 mendatang.
Salah satu alasannya adalah banyak orang Indonesia yang masih menginginkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin mereka.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga setuju pemilu 2024 untuk diundur.
Ia beralasan diantaranya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.
Kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto mengatakan hendak menampung masukan masyarakat agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Disisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak wacana penundaan pemilu.
Hasto menuturkan, penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas politik.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.