Terkini.id, Makassar – Struktur pemerintahan di kelurahan yang tak lengkap ditengarai akan menghambat serapan anggaran pada 2023 mendatang. Pasalnya, ASN di kelurahan belum merata.
Terlebih, anggaran kelurahan mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp150 juta menjadi Rp500 juta pada 2023 mendatang.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir meminta pemerintah kota segera melengkapi struktur pemerintahan di kelurahan, seperti Seklur, Kepala seksi yang kosong.
“Segera diisi agar belanja kita bisa maksimal,” kata Wahab, Senin, 26 Desember 2022.
Salah satu yang cukup banyak ditemui adalah wilayah kepulauan. Kondisi disebut-sebut sudah menjadi masalah yang berulang. Anehnya, pemerintah tak kunjung melakukan pembenahan.
- Lewat SiAKSES, Proper Sekretariat DPRD Makassar Ubah Layanan Keuangan Jadi Serba Real-Time
- BAST Renovasi Ditandatangani, DPRD Makassar Segera Tempati Gedung di Kantor Lama
- Aliyah Mustika Ilham: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Pengelolaan APBD yang Akuntabel
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
“Perlu ada pemerataan ASN pada kelurahan-kelurahan yang kekurangan,” tuturnya.
Jika dibiarkan potensi SiLPA pada tahun mendatang akan kembali membengkak layaknya tahun ini.
“Ini sangat administratif, jangan sampai hanya karena jumlah ASN-nya kurang yah tidak memenuhi syarat formal, seperti itu,” ujar legislator Golkar ini.
Anggota Komisi A lainnya, Anwar Faruq juga meminta agar pemerataan ini diperhatikan. Adanya masalah pada struktur kelurahan ini kerap kali menghambat penganggaran, beberapa ASN ada yang hanya berstatus dipinjamkan atau sekadar memenuhi formalitas agar penganggaran bisa cair.
Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
