Mitra Terkini
Jika rencana reklamasi Pulau Lae-Lae tetap dipaksakan, hal ini berpotensi memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik sosial antara warga dan pemerintah.
Sebelum adanya rencana reklamasi, warga Lae-Lae telah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan, maka penting untuk melibatkan warga dalam diskusi terbuka dan partisipatif.
Suara rakyat harus didengar, dan kepentingan mereka harus dihormati dalam setiap keputusan yang memengaruhi masa depan mereka dan lingkungan sekitar.
Atas situasi tersebut di atas, Masyarakat Pulau Lae-Lae bersama Koalisi Lawan Reklamasi (KAWAL) Pesisir menuntut DPRD dan Pemprov Sulsel untuk:
- Menghentikan rencana proyek reklamasi di Pesisir Pulau Lae-Lae;
- Merevisi aturan RTRW yg mengakomodir alokasi ruang untuk reklamasi;
- Memenuhi dan melindungi hak-hak warga Pulau Lae-Lae yang mempertahankan ruang hidupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.