Di tengah derasnya dinamika pembangunan Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyepakati 15 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang akan menjadi instrumen hukum baru untuk tahun 2025.