Tambah-tambah Dana Covid, Ekonom Usul Bubarkan Kantor Megawati dan Luhut

Terkini.id, Makassar – Demi mendanai penanganan pandemi virus covid-19, pemerintah telah menutup beberapa lembaga, bahkan memangkas gaji pejabat.

Namun, ekonom menilai bukan cuma itu yang bisa dilakukan. Ekonom mengusulkan, pemotongan gaji Presiden Jokowi dan para pejabat negara hingga eselon I seharusnya bisa dilakukan pemerintah.

Bahkan, pembubaran lembaga dan kementerian yang dianggap sebagai sumber pemborosan anggaran juga memungkinkan dilakukan.

“Ini saya sering ditanya, ‘Uangnya darimana (penanganan pandemi) khususnya untuk jaminan sosial?’ Usul saya konkret, bubarkan Kemenko Maritim dan Investasi. Bubarkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” terang ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, Selasa 8 September 2020 dikutip dari kumparan.

Mungkin Anda menyukai ini:

Untuk diketahui, Kemenko Maritim dan Investasi saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan Dewan Pengarah BPIP diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.  

Baca Juga: Benny Susetyo Kritik Penanganan Banjir Jakarta, HNW Sentil Fungsi BPIP

“(Pembubaran) itu penghematannya lumayan besar, bisa Rp 200 miliar untuk stimulus UMKM, biaya kesehatan, juga perluasan dana bantuan sosial,” imbuh Bhima.  

Sebelumnya dalam diskusi Indonesia Leader Talk, Senin 7 September 2020 malam, Bhima mendorong gaji serta tunjangan presiden dan para pejabat negara lainnya dipotong. 

Lebih luas dari itu, dia mengusulkan reformasi kelembagaan, yang paling konkret adalah pembubaran kementerian dan lembaga yang jadi sumber pemborosan anggaran. Dananya kemudian bisa dialihkan untuk penanganan pandemi. 

Baca Juga: Menko Luhut: RI Punya Potensi Jadi Produsen Baterai Lithium Terbesar...

“Bubarkan kementerian dan lembaga, itu usulan paling konkret. Iya sih sudah diturutin sama Pak Jokowi. Tapi entah kenapa ada distorsi. Harusnya yang dananya jumbo, tapi produktivitas dan efektivitas programnya rendah,” ujar Bhima.  

“Ini yang dibubarkan malah komite-komite yang keberadaannya juga hidup segan, mati tak mau,” tandasnya lagi. 

Seperti diketahui, pada Juli lalu Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga. Dari seluruh lembaga yang dibubarkan itu, tiga di antaranya dibentuk di masa Pemerintahan Jokowi sendiri. Selebihnya dibentuk sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. 

Bagikan