Target 100 Hari Pertama Syahrul YL: Tuntaskan Impor Pangan hingga Data Pertanian

kartun Syahrul Yasin Limpo, kartun Amran Sulaiman, karikatur Andi Amran Sulaiman, karikatur Syahrul Yasin LImpo, Kementerian Pertanian, kartun kementerian pertanian
Ilustrasi Andi Amran Sulaiman dan Syahrul YL.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Jakarta – Setelah dilantik sebagai Menteri Pertanian, pada Rabu 23 Oktober 2019, Syahrul Yasin Limpo mulai memasang target.

Syahrul meneruskan kerja Menteri Pertanian sebelumnya yang juga merupakan putra Sulsel, Andi Amran Sulaiman.

Salah satu target yang harus diwujudkan dalam 100 hari kerja Syahrul nantinya adalah menyelesaikan data pertanian.

Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah terjadinya perbedaan data antara masing masing lembaga. Baik itu antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan data tersebut seringkali memicur persoalan terkait berbagai kebijakan, baik kebijakan impor pangan, hingga produksi dan distribusi pangan ke daerah agar merata.

“Selama 1-3 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah pendataan. Dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah.

Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian,” katanya, seperti dikutip Antara, Kamis, 24 Oktober 2019.

Menurut dia, pemetaan itu menjadi penting untuk memaksimalkan sektor pertanian Indonesia.

Syahrul menilai, data menjadi penting karena menyangkut kondisi pertanian saat ini, apalagi ketahanan suatu negara ini ditentukan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan baik, keamanan negara tersebut terjamin.

“Indonesia ini kelebihannya ada pada pertanian karena menjadi soko-guru. Jadi ketahanan pangan harus diwujudkan,” terang mantan Gubernur Sulsel tersebut.

Oleh karena itu, dia pun meminta semua pihak dapat bekerja secara fokus dan maksimal.

“Keberhasilan ini datangnya bukan dari saya sebagai Menteri Pertanian, melainkan datang dari bawah lalu berakumulasi ke atas. Makanya kita harus bekerja sama untuk menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia,” ucapnya.

Kurangi Impor Pangan

Salah satu polemik terkait sektor pangan dan pertanian di Indonesia adalah penyelesaian masalah impor pangan.

Syahrul Yasin Limpo berjanji akan menghindari impor produk pangan bila tak mendesak.

Kata Syahrul, dia dapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor pertanian lebih maju, mandiri, dan modern.

“Kita harap memang itu kemandirian akan kita pacu ke depan, memang kita berharap kalau tidak mendesak, impor itu kita hindari,” kata Yasin Limpo usai pelantikan di Istana Negara, pada Rabu 23 Oktober 2019.

Usul Pengusaha: Saatnya Swasembada Bawang Putih

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menyarankan agar Syahrul dapat mewujudkan swasembada bawang putih tahun 2021.

Saat ini, kebutuhan bawang putih nasional mencapai 600.000 ton per tahun. Sekitar 90 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri berasal dari impor yang diserahkan kepada importir swasta.

Salah satu caranya dengan kebijakan wajib tanam bawang putih untuk mendapatkan rekomendasi impor.

“Diharapkan mampu mengerem impor pangan yang selama ini meresahkan,” kata Anton kepada Katadata.co.id, Rabu 24 Oktober 2019.

Anton juga meminta Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan beras di dalam negeri guna mengurangi impor.

Apalagi menurutnya Syahrul dapat membuat surplus pasokan beras di Sulawesi Selatan saat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. “Prestasinya bisa membawa Indonesia jadi swasembada beras,” ujar dia.

Selain itu Anton berharap Syahrul tidak membawa kepentingan sebagai kader Partai NasDem. Dia mengatakan selama ini menteri yang berasal dari partai kerap disoroti kinerjanya.

Syahrul menyatakan akan mendorong terciptanya kemandirian pangan di Indonesia dan tak mengimpor jika tidak diperlukan.

Caranya, menyeragamkan data produksi pertanian di 100 hari pertamanya. Apalagi selama ini data pangan di Kementan dan kementerian lainnya kerap berbeda.

Akibatnya, terjadi kisruh perbedaan data di pemerintahan saat mengambil kebijakan impor. “Tidak boleh ada dua, tiga data. Kami harus punya data yang persis, valid, data yang disepakati bersama,” kata Syahrul hari Rabu 23 Oktober 2019 kemarin.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Kakek di Jeneponto Tinggal di Gubuk Reot Bersama Anaknya

Terkini.id,Jeneponto - Miris, kehidupan yang dialami Samarang Daeng Ngiri warga Biangloe Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.Samarang Daeng Ngiri bersama anaknya sudah