Terbengkalai, Status 2 Terminal di Makassar Berada di Ujung Ketidakpastian

Terbengkalai
Kondisi Terminal Regional Daya (TRD)/ist

Terkini.id, Makassar – Status terminal di Makassar berada di ujung ketidakpastian. Pasalnya, ada rencana pengalihan ke provinsi dan pusat terhadap Terminal Regional Daya (TRD) dan Terminal Mallengkeri. 

Akibatnya, pengelolaan dua terminal yang masih berada dibawa pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dinilai buruk. Terminal tampak tak terurus dan terbengkalai.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan pemerintah kota dinilai dilematis dalam mengambil keputusan.

Seperti Terminal tipe A Daya yang sulit dibenahi lantaran sebagian besar aset masih dalam kontrol PT Kalla Inti Karsa (KIK). Sehingga harus menunggu hingga tahun 2023 agar pengoptimalan dapat dicapai.

“Ini kan tanggung sekali. Kita ini susah mau apa-apa sebelum MOU berakhir, karena kalau kita juga mau ikuti keinginan KIK maka muncul juga wanprestasi,” ujar legislator PAN ini, Rabu, 13 Januari 2021.

Menarik untuk Anda:

Hasanuddin menyebut saat ini PD Terminal harus memaksimalkan aset dan fasilitas yang ada dengan menggaet kembali bus-bus melaui PO Perusahaan.

“Inikan sudah ada juga tim terpadu kita bentuk sisa eksekusi, cuman memang agak sulit, kalau masuk anggarannya kan langsung habis untuk biayai tim terpadu ini,” kata dia. 

Namun, kata Hasanuddin, paling tidak perusahaan-perusahaan ini ditindak agar tak terjadi lagi hal serupa ke depan.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan buruknya penanganan terminal membuat angkutan umum antarkota lebih memilih mencari penumpang di luar terminal.

Acil, sapaanya, menyebut akibat pengelolaan terminal yang buruk, Terminal Daya saat ini terlihat seperti tempat hantu. 

“Mereka sudah tak nyaman masuk ke terminal, fasilitas dan pelayanan ini tidak memadai seperti di Daya. Di sana sudah seperti tempat hantu, tidak ada fasilitas pendukung, kalau ada itikat baik mestinya ada bantuan untuk terminal kita,” kata Acil.

Meski begitu, Acil mengingatkan hal ini masih dalam tanggungjawab pemerintah kota. Semestinya hal itu tidak boleh luput dari perhatian.

Legislator PPP ini mengatakan selain PAD yang menurun akibat buruknya layanan, terminal yang terbengkalai secara tidak langsung memperparah kemacetan di kota. 

Kendaraan yang semestinya beroperasi di dalam terminal justru memuat angkutan di pinggir jalan. Akibatnya, membuat kemacetan.

Acil mencontohkan wilayah perbatasan Gowa dan Makassar dianggap strategis bagi orang-orang yang ingin ke luar wilayah. 

“Imbasnya dapat terasa dari tingginya kemacetan di sana. Kasus serupa juga kerap ditemui di wilayah Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanayya,” ungkapnya.

“Harus kita akui, terminal kita memang terbengkalai,” sambungnya lagi.

Selain itu, Acil melihat kondisi Perusda Kota Makassar cukup kewalahan. Berdasarkan laporan terakhir, direksi bahkan tersendat pada persoalan SDM.

“Mereka sudah kesulitan membiayai gaji pegawai dan operasional,” ungkapnya.

Acil mengatakan Direksi sudah mengeluh lantaran setengah mati membayar gaji pegawai.

“Mereka ini keok. Nah, untuk dapat suntikan juga Pemkot pasti sulit, apalagi berhembus kabar mau diambil sama pusat yang belum jelas juga kabarnya, ini lambat,”  ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama Perusahaan Daerah PD Terminal Makassar Metro Arsony mengatakan Terminal Daya masih terikat kontrak KIK.

“Ada perintah BPK untuk melakukan renovasi dan masih tahap perampungan, sementara kita tunggu hasilnya,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya menunggu evaluasi dari Pemerintah Kota Makassar sebagai owner PD Terminal, terkait dengan renovasi sarana.

Sementara Terminal Mallengkeri, Arsony mengatakan situasinya pelik lantaran menurunnya fungsi terminal. Ia mengatakan tetap mencoba melakukan pelayanan untuk meningkatkan PAD.

“Tugas kami berusaha menanta kembali bisnisnya, kalau menata terminal susah, kalau menata bisnisnya masih ada harapan,” tuturnya.

Ia mengatakan akan ada revolusi pengelolaan dengan melibatkan banyak pihak. Seperti melakukan pembersihan dan penertiban terhadap pihak-pihak yang tidak tertib dalam menjalankan kewajibannya.

“Penurunan fungsi terminal akibat lemahnya regulasi, kalau sudah ditegakkan regulasi semua akan normal kembali,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Sisa Material Pembangunan Disimpan Dipinggir Jalan, Pettarani Tergenang Air Setinggi Tumit Orang Dewasa

Evaluasi SKPD Pemkot Makassar, Tenaga Honorer Malas Akan Dirumahkan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar