Terbukti Bersalah, Perusahaan Pembakar Hutan Baru Bayar Denda Rp 400 M

Kebakaran hutan di Indonesia. (kompascom)

Terkini.id, Jakarta – Perusahaan yang diputuskan bersalah karena membakar hutan baru membayar denda Rp 400 miliar ke pemerintal.

Padahal, total ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan tersebut adalah sebesar Rp18,9 triliun.

Pemerintah mengaku baru menerima sekitar Rp400 miliar.

Pengkampanye isu kehutanan di lembaga pemantau lingkungan Greenpeace, Kiki Taufik menilai, tak selesainya pembayaran ganti kerugian tersebut membuat perusahaan tak pernah mendapat efek jera.

Data perusahaan yang divonis bersalah pengadilan itu telah dibuka ke publik sejak awal 2019.

Dari total ganti rugi sebesar Rp18,9 triliun yang wajib dibayarkan perusahaan pembakar lahan, pemerintah mengaku baru menerima sekitar Rp400 miliar di antaranya. Pemerintah, menurut Kiki Taufik memiliki beragam cara untuk menghukum perusahaan pembakar lahan dan hutan termasuk dengan mencabut izin konsesi korporasi tersebut.

“Dengan kebakaran yang saat ini terjadi, pemerintah dengan gagah sebut perusahaan Malaysia dan Singapura ikut membakar, tapi apa lanjutannya?

“Apakah pemerintah menarik izinnya, menarik denda, dan merehabilitasi lahan? Tidak ada informasi itu. Memang setengah-setengah. Yang dilakukan pemerintah adalah pencitraan,” kata Kiki seperti dilansir dari vivanews, Senin, 16 September 2019.

Greenpeace mencatat, terdapat 11 perusahaan yang terbukti bersalah di pengadilan telah merusak dan membakar lahan konsesi secara sengaja. Data itu sesuai dengan pemaparan Presiden Joko Widodo, Februari lalu. Perusahaan yang dijatuhi hukuman ganti rugi terbanyak adalah , yaitu Rp16,2 triliun.

Ada pula PT National Sago Prima (Rp1,07 triliun) dan PT Bumi Mekar Hijau (Rp78 miliar). Bumi Mekar Hijau disebut bekerja sama dengan grup Sinar Mas. BBC Indonesia berusaha menghubungi sejumlah pejabat perusahaan itu, tapi belum mendapatkan konfirmasi.

“Kalau perusahaan tidak bisa bayar, pailitkan”

Sementara itu, dalam laporan tahunan resminya, mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung. Dengan alasan ini, mereka urung membayar ganti rugi yang dibebankan kepada mereka.

Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jati Witjaksono, mengklaim sejauh ini pemerintah telah menerima Rp400 miliar dari total ganti rugi yang semestinya diterima. Namun terkait sanksi lain yang disebut sejumlah kalangan lebih tegas, Jati menyebut lembaganya tak berwenang menjatuhkan hukuman itu.

“Proses yang sekarang biar ada efek jera dan pencegahan dari awal. Sebagian lahan yang terbakar ini kan karena mereka menyiapkan kebun, itu bukan kewenangan kami lagi,” terang Jati.

“Pemberi izinnya adalah bupati atau gubernur, dan di dalam izinnya harus disebutkan mereka harus bagaimana. Pemberi izinlah yang seharusnya mengawasi,” tuturnya.

Pekan lalu, KLHK menyatakan dari puluhan kasus pembakaran lahan oleh perusahaan, baru 17 perkara yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Total ganti rugi dari kasus-kasus itu Rp3,15 triliun.

Berita Terkait
Komentar
Terkini