Tersangka, Karaeng Naba Diduga Palsukan Dokumen saat Gugat Telkom dan Claro

Muhammad Syarief Karaeng Naba (memakai tongkat)
Muhammad Syarief Karaeng Naba (memakai tongkat)

Terkini.id, Makassar – M Syarief Karaeng Naba, diduga menggunakan dokumen palsu saat menggugat Hotel Claro atas kepemilikan lahan di Jalan AP Pettarani.

Seperti diketahui, M Syarief sebelumnya memenangkan gugatan perdata atas kepemilikan lahan yang telah dibanguni Hotel Claro dan Gedung Telkom tersebut, di pengadilan tingkat pertama di PN Makassar.

Kini, M Syarief ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Dokumen yang dia gunakan untuk menggugat Hotel Claro, saat itu, diduga kuat dipalsukan.

Dari surat yang beredar, kasus tersebut tengah disidik penyidik Bareskrim Polri AKBP Ni Nyoman Rasita SH dan Kompol Amran Alobaji. Sebelum penetapan tersangka, Bareskrim Polri sudah melakukan penyelidikan mendalam, uji labfor, hingga gelar perkara dengan meminta pendapat para pakar.

Gelar perkara tersebut digelar pada 21 Mei 2019, dengan menindaklanjuti kesimpulan rekomendasi laporan polisi dengan nomor LP/B/1494/XI/2018/Bareskrim tanggal 15 November 2018.

M Syarief dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Beberapa pakar hukum dihadirkan, termasuk Irwasda, Irwasum, Bidang Pengawasan Penyidik, hingga Pejabat Ahli Madya Bidang Pertanahan dan Bangunan.

Kejanggalan Dokumen Karaeng Naba

Ada tiga dokumen M Syarief dg Naba yang menjadi objek pemeriksaan Mabes Polri.

Tiga surat (dokumen) tersebut yakni Satu Simanabutayya, Ipeda 1970 dan Ipeda 1971.

Informasi dihimpun terkini.id menyebutkan, ada sejumlah huruf yang diduga ditimpa, dan diduga hasil scan. Sesuai hasil laboratorium forensik.

“Sementara, surat itu dibuat pada tahun (1970-1971) yang mungkin belum ada teknologi scanner,” kata sumber terkini.id.

Selain itu, Bareskrim juga meminta pendapat ahli bahasa. “Menurut ahli bahasa, Dokumen M Syarief yakni Ipeda 1970 dan Ipeda 1971 itu menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD),” kata Kompol Amran Allobaji.

Padahal, pada tahun itu (1970 dan 1971), masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan.

Dia menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil M Syarif. “Mungkin tanggal 17 setelah lebaran. Kita juga sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung,” katanya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Headline

Tidak Kompak Makzulkan Gubernur Sulsel

Terkini.id, Makassar - Satu dari beberapa poin rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel adalah memberhentikan atau memakzulkan Gubernur Sulsel.Namun, para anggota Pansus tidak satu