Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Tim transisi Wali Kota Makassar terpilih Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menyusun kriteria calon pejabat eselon II yang akan memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.
Tim transisi memberi kriteria tambahan di luar syarat formal yang sebelumnya telah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait jabatan dan kepangkatan.
Tim transisi juga melakukan evaluasi untuk menjadi rekomendasi ke wali kota terpilih. Seperti, masih ada16 jabatan eselon II yang kosong hingga saat ini. Begitu pun, Pejabat Kepala OPD yang rangkap jabatan mengakibatkan kinerja dan pelayanan yang tidak maksimal.
Terkait penyusunan kriteria calon pejabat eselon II yang akan menduduki berbagai jabatan strategis di lingkup pemerintahan Kota Makassar, tim transisi merekomendasikan beberapa poin penting yang diharapkan menjadi salah satu acuan.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar mengatakan, kriteria calon pejabat eselon II harus dipaparkan secara lebih mendetail dari tiap tahapannya. Mulai dari penentuan kriteria sampai pada pola dan model rekruitmen calon.
- Wujudkan Birokrasi Pelayanan Lebih Baik, Bupati Jeneponto Lantik 198 Pejabat, Tekankan Profesionalisme dan Integritas
- Buka Pelatihan Konseling Menyusui, Bupati Jeneponto Tegaskan Jangan Hanya Seremonial, Tapi Beri Manfaat Nyata
- Urban Billiard Tournament 2026 Resmi Bergulir, Hari Pertama Dipadati Peserta dan Penonton
- Sukacita Panen di Desa Lise, Potret Sinergi Pemkab Sidrap dan Petani Kawal Swasembada Pangan
- Wali Kota Makassar Gandeng Sinar Jaya Bahas Bus Kota Terintegrasi Jalur Kampus
“Ini penting dilakukan agar orang-orang yang dipilih nantinya betul-betul memiliki komitmen kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi. Rekam jejaknya harus dikupas tuntas. Misalnya apakah dia pernah terima suap, pernah menjadi pihak terlapor dan sebagainya,” kata Ilmar di Hotel Teras Kita, Kamis, 18 Februari 2021.
Ilmar mencontohkan salah satu yang akan direkomendasikan bagi calon pejabat yang mengikuti proses rekruitment harus diulik rekam jejaknya secara detail dan menyeluruh.
Ia menambahkan, peran Inspektorat dalam melancarkan agenda ini harus dimaksimalkan karena tracking data akan bermuara kesana.
“Kita bisa tracking rekam jejak ini ke inspektorat, dan itu harus lengkap. Inspektorat harus punya itu. Agar semua betul-betul dijalurnya,” ungkapnya.
Acuan yang dibuat tim transisi tidak lepas dari keinginan wali kota terpilih untuk melakukan reformasi birokrasi di Pemkot Makassar. Sebab, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim transisi kinerja aparatur pemkot yang dinilai belum optimal.
Sementara, Juru Bicara Tim Transisi Henni Handayani mengatakan, pembahasan kriteria dan syarat calon pejabat OPD adalah bagian dari agenda tim transisi sebelumnya yang sudah dirampungkan. Di antaranya pendalaman visi misi, pemetaan program, dan ‘sharing session’ dengan mitra eksternal.
Menurutnya, tim transisi menargetkan dalam waktu dekat akan merampungkan semua agenda sebelum jadwal pelantikan. Semuanya akan disampaikan langsung ke wali kota dan wakil wali kota terpilih.
“Semua yang dihasilkan tim transisi sifatnya rekomendasi dan masukan bagi wali kota dan wakil walikota terpilih untuk membantu mewujudkan seluruh visi dan misinya,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.