Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Salah satu tagar yang mewarnai jagat maya Twitter pada hari Sabtu ini, 13 Maret 2021, yakni “2022 Ganti Gabener”.
Adapun setelah terkini.id menelusuri, tagar tersebut rupanya menjadi trending terkait dengan pembatalan RUU Pemilu yang kemudian disangkutpautkan netizen dengan Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa salah satu alasan ditariknya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 adalah karena pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU tersebut.
Menurut Zulfikar, hal tersebut menjadi alasan utama Komisi II pada akhirnya mengusulkan agar RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021.
“Ketika salah satu dari pembentuk undang-undang itu tidak bersetuju untuk melanjutkan proses revisi ini, tentu kita juga berpikir kalau salah satu sudah tidak setuju, enggak mungkin dong DPR ngotot terus. Percuma juga,” ujar Zulfikar dalam diskusi daring bertajuk Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu pada hari Sabtu ini, 13 Maret 2021, seperti yang dikutip terkini.id dari Kompas.
- Gerakan Rakyat Sulsel Bela Kritik Anies, Asri Tadda: Optimisme Harus Dibangun di Atas Kejujuran
- Ahok Tanggapi PDIP Usung Anies di Pilgub DKI Jakarta
- Rocky Gerung Saran ke Anies Untuk Tak Maju Dalam Pilgub Jakarta
- KPU Resmi Umumkan Pemenang Pilpres 2024, Anies Baswedan: Kita Dukung Langkah Tim Hukum!
- Anies Baswedan Sebut Kabar Dirinya Maju di Pilgub Hanya Pengalihan Isu
Ia menilai bahwa apabila sejak awal pemerintah tidak menyetujui revisi UU Pemilu, maka pembahasan di DPR juga tidak akan berjalan.
Lebih lanjut, Zulfikar berpandangan bahwasanya keputusan pemerintah yang tidak ingin merevisi UU Pemilu itu juga sudah diwakili oleh beberapa pejabat negara saat menyampaikan kepada publik.
Oleh karenanya, terkait Pelaksanaan PILKADA disepakati tetap dilaksanakan pada 2024 mendatang.
“Menurut pemerintah kan dalam hal ini, misalnya dari penjelasannya Pak Bahtiar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini kan, katanya kita sudah ada, punya undang-undang yang lama. Oke. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 lalu UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pemilu serentak 2024. Katanya, ini belum dilaksanakan. Kenapa harus diubah, ini pendapat pemerintah,” jelasnya lagi.
Atas dasar tersebut, DPR lantas menghormati keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
Lalu seperti yang kita tahu, sebelumnya terkait UU Pemilu yang jikalau benar mengalami revisi, maka satu di antara isinya, yaitu pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tanpa digelar bersamaan dengan Pilpres 2024.
“Kalau benar partai-partai akhirnya pada nolak revisi UU Pemilu, calon potensial seperti Anies yang kali ini masuk radar survei capres potensial akan makin berat. Karena otomatis tiadanya Pilkada akan membuat dia memiliki keterbatasan eskposure media,” papar Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim alias Yuko, pada hari Rabu, 10 Februari 2021 lalu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Anies bisa saja memiliki peluang untuk mem-branding dirinya untuk mewarnai Pilpres dengan mengeluarkan dana besar untuk menjaga namanya beredar di ruang publik.
“Andaikata masih ingin muncul di publik, saat tidak menjabat, Anies harus menggelontorkan dana besar untuk menjaga namanya beredar di tengah publik,” pungkas Yuko, seperti dikutip terkini.id dari infoindonesia.id.
Nah, maka tak heran tagar “2022 Ganti Presiden” menjadi trending di media sosial Twitter.
Hal itu karena banyak netizen yang beranggapan bahwa dengan batalnya RUU Pemilu, maka peluang Anies untuk menjadi Capres pun turut batal.
“Ternyata ada yg ngebet ikut nyapres gagal, urus banjir aja 3 tahun Gak kelar-kelar (emoji tersenyum lebar),” tulis akun @bilikbambu_.
“Ada yg udh pamer piala sia-sia (emoji tertawa). Udh pamer piala yg entah dari mana demi moles diri eh gagal nyapres (emoji tertawa),” ejek akun @LubisPatrick terang-terangan.
“RUU Pemilu Batal. Kabar baik buat wan aibon dan DKI jakarta revisi UU dicabut. Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan. Berarti 2022 ga bener kudu melepas jabatannya. Ngegass anggaran mode ON,” cuit akun @jhandashuspend.
“Kok lama amat #2022GantiGabener?? Kenapa ga sekarang aja?? @PolriBareskrim tlg dibantu dong, begitu banyak kejanggalan pemakaian anggaran di pemda DKI. Kami percaya bareskrim RI…,” komentar akun @kyky887i.
“Gak berasa punya gubernur tau2 udah mau ganti aja @aniesbaswedan,” ujar akun @yourcaptainri.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.