Vale Buktikan Sektor Ekstraktif Bisa Ikut Mengawal Target Zero Emisi Karbon

VALE terus konsisten berada di peta jalan Net Zero Emmission yang sudah dicanangkan perseroan. Sekaligus membuktikan bahwa perusahaan ekstraktif bisa mengawal misi global untuk menghadapi perubahan iklim.

UPAYA untuk menurunkan pencemaran gas rumah kaca atau emisi karbon, mendapat tantangan yang berat. Khususnya pada saat pemerintah Indonesia juga sedang gencarnya melakukan hilirisasi industri, membuka lahan-lahan baru untuk investasi demi menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini pula yang diungkap Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi pemimpin-pemimpin dunia di Conference of Parties (COP) 28 di Dubai, pada 1 Desember 2023 lalu.

Memakai jas biru tua andalannya, Joko Widodo membaca teks berbahasa Indonesia yang isinya terkait kesuksesan penurunan emisi hingga 42 persen dalam rentang tahun 2020-2022 di RI, sukses menurunkan deforestasi sampai titik terendah dalam 20 tahun terakhir, pembangunan persemaian berkapasitas 75 juta bibit per tahun, dan menegaskan komitmen untuk tetap menempuh upaya penurunan emisi karbon hingga ‘zero’ pada 2060 mendatang. Tapi itu belum selesai. Masih harus terus dipacu. Duit yang dibutuhkan juga tidak sedikit.

Di satu sisi, negara memasang target menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, yang salah satu pendukungnya adalah hilirisasi industri. Artinya, negara harus terus memacu investasi-investasi baru, mengizinkan pembukaan lahan-lahan baru untuk meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sesuai target Indonesia Emas RPJPN 2045.

Jokowi pun menjelaskan, untuk bisa mencapai net zero emisi, Indonesia butuh duit yang besar. Dalam forum tertinggi yang membahas masalah pangan dan perubahan iklim tersebut, Jokowi mengaku Indonesia butuh satu triliun AS Dolar. Jika google ditanya berapa rupiah nilainya, muncul angka dengan digit berlebihan ini: Rp15.439.900.000.000.000 atau lima belas ribu kuadriliun, besarnya setara dengan lima kali lipat APBN RI.

“Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini,” ucap Jokowi. Duit itu tentu bisa dalam bentuk investasi swasta, dukungan filantropi, dukungan negara-negara sahabat, pembiayaan yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk serta obligasi hijau, hingga pengelolaan dana lingkungan hidup dari result based payment.

Pidato Jokowi di Dubai itu sempat mendapat kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil, terkait lingkungan. Sebagian masih meragukan cara pemerintah yang memacu investasi sebagai solusi untuk mewujudkan zero emisi ini. Yang ujungnya adalah membuka lahan-lahan baru serta memperluas sektor usaha ekstraktif seperti pertambangan.

Tapi jalan yang ditempuh oleh pemerintah itu bukannya tanpa kajian. Mendorong sektor ekstraktif untuk merehabilitasi lahan, melakukan reforestrasi, adalah cara yang memungkinkan dilakukan. Karena perusahaan tambang punya revenue yang besar, sanggup untuk membiayai reforestasi, membuka pusat-pusat pembibitan bahkan melakukan transisi ke energi hijau.

Salah satunya dibuktikan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sulawesi, PT Vale Indonesia. Perusahaan yang sudah empat kali meraih predikat PROPER (Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) Hijau dari KLHK itu telah merehabilitasi sekitar 10.000 hektare lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) di luar area konsesinya.

Bukti Sektor Ekstraktif Bisa Memperbaiki Lingkungan

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.