NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum lama ini mengungkap sesuatu ke publik lewat kanal YouTube yang berbuntut dirinya diminta mengundurkan diri dari Pertamina.
Adapun permintaan mendadak untuk mengundurkan diri tersebut datang dari salah satu pengamat politik, yakni Dedi Kurnia Syah.
Usut punya usut, rupanya alasannya, menurut Dedi, Ahok telah mengumbar hal-hal yang sedianya bisa diselesaikan internal korporasi, tetapi justru dibawa ke ruang publik melalui kanal YouTube pribadi.
“Akan lebih baik dan terhormat jika dia mengundurkan diri,” ujar Dedi dalam, dikutip terkini.id dari WE Online pada Sabtu, 27 November 2021.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai mantan Gubernur DKI tersebut tak bisa bekerja dengan baik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
- Ahok Sindir Orang Pintar Bicara: Syukur Tuhan Izinkan Mereka Kerja
- Sering Disalahkan Jika BBM Naik, Ahok Angkat Bicara
- Surya Paloh Dukung Anies Sebagai Capres 2024, Chusnul Chotimah: Pantas Dikatain Kadrun, Pemikiran Sempit!
- Surya Paloh Heran: Dukung Ahok Saya Dibilang 'Penista Agama', Dukung Anies Dibilang ini Baru Jadi 'Kadrun'
- Kabar Warga Bogor dan Jakarta Keluhkan Kelangkaan Pertalite, Netizen Singgung Ahok dan Erick Thohir
Atas dasar itulah Dedi lantas menilai bahwa memang akan lebih baik dan terhormat jikalau Ahok memutuskan mengundurkan diri.
“Mengingat dia punya kontribusi dan kedekatan personal pada penguasa.”
Sebelumnya, Ahok menolak rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.
Namun, sayangnya, penolakan Ahok itu ia bagikan di kanal YouTube pribadinya yang menjadi ruang publik.
Sementara itu, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin, menilai bahwa cara Ahok mengumbar di YouTube karena tak lagi memiliki ‘kekuatan’.
“Itu tanda tidak punya power. Dia akhirnya bicara keluar.”
Menurut Salamuddin, jika Ahok bisa menjalankan perannya dalam mengoordinasikan tata kelola komunikasi di antara komisaris dan direksi, maka curhatan di YouTube itu pasti tidak akan pernah ada.
Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di perusahaan BUMN, lanjut Samuddin, Ahok harus bisa mengelola direksi.
“Kalau begini kan berarti Ahok dalam posisi tidak bisa mempengaruhi itu,” tandasnya.