Terkini.id, Jakarta – Pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. Terkait siapa yang akan mencalonkan memang membuat publik penasaran. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman bicara soal adanya kemungkinan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden yang menariknya disini adalah dengan didampingi Joko Widodo sebagai calon wakil Presiden.
Terkait kemungkinan majunya Joko Widodo sebagai calon wakil presiden 2024. Dinilai oleh Habiburokhman berdasarkan konstitusi.
“Ya kalau kemungkinan ya ada saja,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu 14 September 2022.
“Secara Konstitusi kan dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa,” lanjutnya.
Walaupun ia mengatakan secara konstitusi Jokowi bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Namun ia juga mengatakan bahwa hal itu akan berbeda jika dilihat dari sisi politik.
- Pekan ini PKB Sulsel Akan Bentuk Tim Desk Pilkada 2024 dan Akan Membuka Pendaftaran
- KPU Resmi Umumkan Pemenang Pilpres 2024, Anies Baswedan: Kita Dukung Langkah Tim Hukum!
- Pilpres Terburuk Dalam Sejarah Republik
- Data Masuk 11 Persen, Prabowo-Gibran Unggul di 20 Kabupaten/Kota di Sulsel
- Real Count, Prabowo-Gibran Unggul di 33 Provinsi di Indonesia
“Ya kalau secara konstitusi memungkinkan, tapi dalam konteks politik ya itu bukan kewenangan saya. Kewenangannya ada di Pak Prabowo kalau Partai Gerindra,” ungkap Habiburokhman.
Sementara itu, terkait siapa yang benar-benar akan mendampingi Prabowo hal itu masih dalam proses.
“Sedang dalam proses. Pada saatnya akan diumumkan,” kata Habiburokhman.
Selain Habiburokhman, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto juga berbicara terkait kemungkinan Jokowi menjadi cawapres di Pilpres nanti.
Walaupun tidak ada aturan yang melarang Jokowi menjadi cawapres. Namun Bambang mengatakan tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Menurutnya Jokowi harus diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.
“Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa. Tapi syaratnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 13 September 2022.
Sementara itu, diungkap juga jika hal ini bukan berarti PDIP membuka peluang. Ia mengatakan hal demikian hanya sesuai dengan aturan yang ada.
“Bukan buka peluang, aturan mainnya diizinkan. Apakah ada peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan itu urusan Pak Presiden Jokowi,” ungkap Bambang.
(Sumber: Detik News)
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
