Wakil Bupati dan DPRD Bulukumba Konsultasi ke Kemenpan RB Soal MPP

Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bulukumba Konsultasi ke Kemenpan RB Soal MPP

Terkini.id, Bulukumba – Tahun anggaran 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di eks lokasi kampus Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba.

Konsep MPP adalah penggabungan seluruh layanan publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta dalam satu gedung yang disebut sebagai Mal Pelayanan Publik.

Namun demikian MPP tak semata menyatukan semua layanan, namun layanan yang tersedia dalam pusat pelayanan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan memperhatikan aspek efektifitas dan efiensi dalam pelayanan.

Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto bersama OPD terkait dan beberapa anggota Komisi A DPRD Bulukumba melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Selasa 18 Februari 2020 lalu.

Rombongan orang nomor dua di Bulukmba ini diterima oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Damayani Tyastianti.

Menarik untuk Anda:

Menurut Sekretaris Bappeda, Amran Syaukani, pelaksanaan pembangunan MPP harus di bawah koordinasi Kemenpan RB oleh karena MPP ini memiliki standar-standar yang harus dipenuhi.

“Makanya mulai dari perencanaannya, kita sudah harus melakukan asistensi atau konsultasi dengan Kemenpan. Pun nanti selama pembangunan dan operasionalnya tetap didampingi oleh Kemenpan,” ungkap Amran Syaukani.

Pembangunan MPP Bulukumba, lanjutnya dilaksanakan secara bertahap dan diupayakan rampung tahun 2021. Adapun anggaran pembangunan MPP tahun ini telah dianggarkan di APBD 2020 sebesar Rp1,3 milyar.

“Mengenai rancangan desainnya sementara dikerjakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan,” singkatnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria mengemukakan, bahwa terkait dengan inovasi dalam layanan publik tersebut, Kemenpan RB memberikan dukungan dan apresiasi atas inisiatif ini.

Begitu pula DPRD kabupaten Bulukumba yang juga memberikan dukungan politiknya agar Mal Pelayanan Publik segera direalisasikan sebagai upaya mengurai persoalan peningkatan kualitas layanan di Bulukumba pada aspek perijinan dan non perizinan.

Dikataknnya Mal Pelayanan ini bakal teritegrasi dengan layanan masyarakat, sehingga dapat dilayani pengurusan perijinan yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam satu tempat.

MPP ini dirancang untuk menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk mengurus izin maupun layanan yang lain seperti kependudukan.

“Di tempat ini (MPP) ratusan unit layanan perizinan bisa dilakukan, dan bisa berbagai level layanan seperti dari Kemenag, Samsat, dan lainnya,” jelas Tomy

Tampak hadir dalam konsultasi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Karaeng A. Suginna, anggota DPRD, Muh Tamrin, Zulkifli Saiye, dan Juandy Tandean, serta beberapa pejabat lingkup Pemda Bulukumba.   

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

SD dan SMP di Bulukumba Akan Dibuka Pekan Depan

Gubernur Tinjau Progres Proyek Rp46 Miliar Dikawasan Wisata Bulukumba

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar