Wali Kota Cilegon Turut Tolak Pembangunan Gereja, Denny Siregar: Ketika Negara Kalah Sama Ormas!

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial Denny Siregar belum lama ini menyoroti aksi penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon Banten.

Hal tersebut disampaikan Denny Siregar melalui sebuah cuitan di akun media sosial twitter miliknya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa rencana pembangunan gereja itu akan dilakukan di lingkungan Sumur Wuluh, Cikuasa, Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Lantas hal tersebut melalui cuitan di akun Twitter Denny Siregar diduga tampak menyindir Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang ikut menandatangani kain putih yang berarti ikut menolak pembangunan gereja di Kota Baja itu.

Seperti unggahan video viral yang memperlihatkan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani spanduk penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon.

Dalam cuitan Denny Siregar ia mengibaratkan penolakan pembangunan gereja itu dengan menyebut negara kalah dari ormas. Ia juga diduga menyindir Wali Kota Cilegon menandatangani kain putih sebagai tanda penolakan agar jabatannya tidak hilang.

“Ketika negara kalah sama ormas… Hidup, pak Walikota. Lebih baik menyerah daripada jabatan hilang nantinya (emot metal 2x),” tulis Denny Siregar dalam cuitan lainnya.

Dalam cuitan lainnya, Denny Siregar menganggap lucu alasan massa yang menolak pembangunan gereja dengan dalih toleransi.

“Yang lucu di Cilegon itu, mereka melarang pendirian gereja disana atas nama toleransi..,” cuit Denny Siregar melalui Twitter pribadinya @Dennysiregar7.

Ia pun mempertanyakan arti tolaransi bagi massa yang menolak pendirian di Kota Cilegon, Banten yang bahkan didukung kepala daerah.

“Gak paham apa makna toleransi bagi mereka. Mungkin toleransi itu berarti ‘Gua boleh begini, lu gak boleh begitu..’,” tulis Denny Siregar menambahkan pernyataannya dalam cuitan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Maarif Institute membuat surat terbuka mengkritisi pemimpin Kota Cilegon yang ikut serta menandatangani penolakan pembangunan gereja tersebut. Dikutip Terkini.id jaringan Suara.com. Minggu, 9 Oktober 2022.

ikutip dari Twitter resminya @maarifinstitute, Direktur Eksekutif Maarif Institute Abd Rohim Ghazali membuat surat terbuka terkait hal tersebut.

“Surat Terbuka untuk Walikota Cilegon dan Wakil Walikota Cilegon terkait penolakan rencana pendirian rumah ibadah di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha,” cuit @maarifinstitute.

Dalam surat terbuka tersebut Abd Rohim Ghazali mengaku prihatin saat mengetahui pemberitaan dua pejabat publik yakni Wali Kota dan Wakil wali kota cilegon menandatangani penolakan pendirian gereja.

“Bapak Walikota dan Wakil Walikota yang kami horrmati. Sebagai anak bangsa kami sangat prihatin menyaksikan dan membaca berita tentang bapak berdua yang nota bene sebagai pejabat negara ikut menandatangani penolakan pendirian Gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, pada 7 September 2022,” kata Rohim dalam surat terbuka tersebut.

Ia pun mempertanyakan apakah dua pejabat Cilegon itu tidak sadar jika apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran konstitusi.

“Apakah tidak sadar bahwa apa yang bapak berdua lakukan itu merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, yakni Pasal 29 Ayat (2) UUD RI yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujarnya.