Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun drastis hingga 50 persen usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO.
Ketua SPI Henry Saragih mengatakan penurunan harga TBS salah satuya terjadi di Riau dan Sumatera Utara. Di sana, harga TBS turun sekitar 30 persen sampai 50 persen.
“Hari ini hasil laporan petani anggota SPI di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Utara, harga TBS sawit Rp1.700 sampai Rp2.000 per kg, sudah terkoreksi ada yang 30 persen, bahkan sampai 50 persen,” ucap Henry dalam keterangan resmi dilnsir dari CNN Indonesia, Senin, 25 April 2022.
Ia khawatir harga TBS akan semakin jatuh karena larangan ekspor CPO membuat stok berlimpah di dalam negeri.
Padahal, menurut catatannya, jumlah konsumsi di Tanah Air cuma 16,29 juta ton, sedangkan jumlah produksi CPO bisa mencapai 46,89 juta ton.
“Artinya terdapat 30 juta-an ton yang selama ini dialokasikan untuk diekspor,” ujar Henry.
Berita terkait turunnya harga kelapa sawit ini ramai direspon oleh banyak netizen di media sosial Twitter, salah satunya datang dari pengguna bernama @ali_rochmadi
Dalam cuitan sindirannya, akun Twitter @ali_rochmadi menilai keputusan Jokowi melarang ekspor CPO adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak pintar.
“keputusan dan kebijakan yang tidak bijak dan pinter” Tulis akun Twitter @ali_rochmadi.
Pengguna Twitter lain bernama @amarMak02901806 turut memberikan pendapatnya, ia mengatakan jika keputusan Jokowi melarang ekspor CPO adalah keputusan emosional.
“keputusan yg emosional” Tulis akun Twitter @amarMak02901806.
Dilansir dari CNN Indonesia, Henry menjelaskan jika dampak dari pelarangan ekspor CPO adalah melimpahnya stok yang tidak terjual dan pendapatan petani berkurang.
Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan kebijakan turunan lain yang bisa menjamin pergerakan harga sawit petani.
Salah satunya agar BUMN memiliki porsi yang besar di bisnis sawit, khususnya produksi strategis seperti CPO hingga bahan bakar minyak (BBM) berbasis minyak nabati. Dengan begitu, industri sawit tidak hanya dikuasai oleh swasta seperti sekarang
“Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” tegas Henry.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.