Natalius Pigai: Pemerintahan Jokowi Rasis Jadi Jangan Pura-pura Persatuan

Terkini.id, Jakarta – Aktivis Kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi beserta partai yang ada di dalamnya diisi orang-orang rasis.

Lewat cuitannya di Twitter, Minggu 24 Januari 2021, Natalius Pigai mengungkapkan bahwa Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memproduksi rasisme secara massif.

“PDIP & Pemerintahnya Partai yang diisi orang Rasialis. Jaman Jokowi & PDIP memproduksi rasisme secara massif,” cuit Natalius Pigai.

Ia pun mengungkapkan bukti terkait ucapannya itu yakni soal tidak adanya menteri yang berasal dari Provinsi Papua.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Mau bantah? Dari 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bahwa kalian Rasis,” ungkapnya.

Baca Juga: Bandingkan Anies dan Jokowi, Politikus PDIP: Otaknya Hanya Rekayasa Cerita

Oleh karena itu, Natalius Pigai meminta dengan tegas agar Jokowi dan PDIP jangan lagi berpura-pura bicara soal persatuan dan kebhinekaan lantaran menurutnya hal itu hanyalah utopis.

“Jadi jangan pura-pura persatuan & bhineka yang utopis,” tegasnya.

Dalam cuitannya itu, Natalius Pigai juga membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat situs Kompas.com berjudul “Hasto: Kami Mendambakan Wali Kota Solo dari Papua atau Orang Jawa Jadi Wali Kota di Papua” yang tayang pada Kamis, 21 Januari 2021.

Baca Juga: Jokowi dan Kerumunan NTT Ramai Diperbincangkan, Anggota DPR: Harusnya Jadi...

Dalam isi pemberitaan itu disebutkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar bekalang suku ketika terlibat dalam arena politik elektoral.

“Kami mendambakan wali kota Solo, misalnya, ada dari Papua, orang Jawa bisa jadi wali kota di Papua, setiap warga negara setara, tidak membedakan suku,” ujar Hasto.

Tak hanya itu, ia pun berharap suku-suku tertentu, seperti Suku Anak Dalam maupun Suku Baduy bisa ikut serta dalam proses politik tersebut. Demikian juga dengan penyandang disabilitas.

Kendati demikian, kata Hasto, harapan itu sulit dicapai mengingat politik elektoral saat ini mempunyai daya saing yang kapitalistik, terutama untuk bisa tampil di media.

Dampak dari situasi itu, kata dia, lahirnya sebuah integrasi yang menjadikan pengusaha semakin banyak bermain di area politik.

“Di tingkat nasional, pemilik media ikut berpolitik, (terjadi) politisasi hukum. Praktik dengan sistem liberal tidak sesuai dengan tradisi kebudayaan kita,” kata Hasto.

Dalam isi artikel yang dibagikan Natalius Pigai tersebut, Hasto juga menilai partai politik kerap dianggap sebagai keranjang sampah apabila gagal mengantarkan kadernya memenangi kontestasi demokrasi. Oleh karenanya, PDIP mulai berbenah salah satunya dengan membentuk sekolah partai.

“Kami membuktikan sekolah partai itu kemudian menjadi lebih baik, ini penilaian dari luar,” ujarnya.

Bagikan