Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, Yahya Cholil Staquf, tegaskan NU tidak akan terlibat dalam kontestasi capres-cawapres. Yahya ingin menempatkan ulang posisi dan sikap PBNU.
Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo itu yakin, masalah konsolidasi membuat NU terjebak dalam politik praktis pada 2019. Karena itu, ia tidak ingin hal tersebut kembali terjadi saat 2024 nanti.
“Bahwa NU harus melakukan repositioning dengan politik, itu jelas. Supaya repositioning ini menjadi langkah strategis yang memang membawa maslahat,” ujar Yahya dikutip dari Cnnindonesia.com Jumat 24 Desember 2021.
Menurut Yahya, NU adalah organisasi yang sangat eksklusif. Ketika terlibat dalam politik, maka praktis NU akan menjadi entitas yang terpisah satu sama lain.
“Kita lihat dunia hari ini ndak bisa dihadapi secara seporadis, nda bisa dihadapi sendiri-sendiri, entitas yang terpisah satu sama lain, tapi harus dihadapi dalam strategi yang terkonsolidasi,” jelasnya.
- Himbau Politisi dan Partai Politik Tak Gunakan Politik Identitas, Gus Yahya: Jangan Sampai Memperalat Identitas Sebagai Senjata
- Gus Yahya Tegaskan Tak Pecat Mardani Maming Meski Terlibat Kasus Korupsi: Dia Tidak Diberhentikan Lho Ya
- PBNU Akan Beri Bantuan Hukum Tersangka KPK Mardani Maming, Netizen: Ormas Islam Bela Tersangka Maling, Dimana Kesucian Agama?
- Soal Perseteruan Dengan PBNU, PKB: Baik-Baik Saja
- Pengamat Politik Sarankan Cak Imin Tinggalkan Nahdlatul Ulama, Apa Alasannya?
Yahya menjelaskan, alasan mengapa NU kerap terlibat dalam politik praktis adalah karena masih terperangkap cara berpikir NU tahun 50-an. Karena itulah NU tidak dapat optimal kinerjanya.
“Tahun 52, NU menyatakan diri sebagai partai politik. Berubah konstruksinya menjadi konstruksi organisasi massa politik, barang siapa mencoblos gambar NU, itulah orang NU.”
“Nah, model organisasi juga berubah, mulai dari mindset, kemudian logika struktural, kemudian standar rekrutmen kepemimpinan, mentalitas, berubah semua yang tadi eksklusif menjadi parpol,” ujar Yahya.
Padahal, menurut Yahya, NU sudah tidak lagi sebagai partai politik sejak tahun 1979 dengan keluarnya pernyataan kembali ke khittah. Sementara urusan politik akan dilakukan oleh PPP.
Meski begitu, cara berpikir warga NU masih terperangkap dalam konstruksi politis. Meskipun telah diupayakan berbagai hal seperti yang dilakukan oleh Gus Dur.
“Buktinya apa? Mindset sekarang sebagian besar orang NU masih berpikir bagaimana cara paling efektif untuk bisa mengakses sumber daya pemerintah untuk dibawa ke NU. Ini kan mindset partai politik.”
“NU masih berpikir menteri agama jatahnya NU, tapi bukan partai politik. Ndak punyai akses resmi pada agregasi politik. terlalu arbitrary cara mainnya NU ini,” tegas Yahya.
Karena itu, Yahya menegaskan tidak ada lagi warga NU yang menjadi calon presiden atau wakil presiden. Terkait dengan saat ini wakil presiden dari warga NU, menurut Yahya, yang berlalu biarlah berlalu.
“Saya bilang sejak awal ndak mau menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Saya tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyanggah di 2024,” terang Yahya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.