Zakir Sabara Sebut Pembagian Sembako Pemkot Makassar Lambat dan Tidak Merata

Terkini.id, Makassar – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan hingga saat ini sekitar 10 ribu warga yang terdata berhak menerima bantuan akibat terdampak pandemi Covid-19. Jumlahnya masih bisa bertambah.

Mukhtar mengakui, banyak keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

“Ini soal kecepatan bekerja dan bahan bantuan sembako. Melakukan pendataan yang tepat sasaran dan dikejar pertanggungjawaban. Ini yang sedang kami upayakan,” kata Mukhtar, Sabtu 25 April 2020.

Baca Juga: Positif Covid-19, Warga Jakarta Bunuh Diri Loncat dari Lantai 3

Terkait adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyaluran sembako, Mukhtar mengaku hanya mengikuti kondisi pasar saat ini.

Banyak yang menilai ada permainan harga oleh Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sembako.

Baca Juga: Ayah Meninggal karena Tak Mau ke Dokter, Anak: Dia Terpengaruh...

“Harga sudah tidak sesuai dengan hitungan normal. Kenyataan sudah habis di pasaran, jadi mengikuti harga sekarang,” kata dia.

Masalah lain, kata dia, pihaknya harus melakukan pendataan ulang. Lantaran pemerintah pusat juga mengucurkan dana bantuan berupa uang tunai.

“Saya harus koordinasi dengan data-data yang dobel, dengan bantuan untuk dobel, saya harus selesaikan dalam waktu dekat ini,” kata dia.

Baca Juga: Covid-19 Meledak karena Inkonsistensi Pemerintah, Indonesia Bisa seperti India

Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI Zakir Sabhara yang juga relawan penanganan Covid-19 mengatakan, bantuan sembako dari Dinas Sosial tidak merata dan lambat.

“Kalau Kadis mengeluh soal harga, ketersediaan pangan mempengaruhi yang lain, bagaimana dengan masyarakat bawah,” kata Zakir.

Dia mengatakan, pemerintah menerapkan PSBB dalam keadaan terburu-buru dan tidak ada kesiapan untuk mengantisipasi masalah kebutuhan pokok.

“Kita terjebak pada persoalan normatif, ternyata kita belum siap,” kata dia.

Zakir mengingatkan pemerintah kota untuk tidak lagi memberi penegasan berupa sanksi saat masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya.

“Orang akan berbondong-bondong mencari makanan. Itulah gunanya koordinasi, bukan berlomba-lomba mengeluarkan izin. Akhirnya kita tahu, siapa yang mem-backup toko di Makassar,” pungkasnya.

Bagikan