Pemkot Makassar dan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar akan menggelar sidang terpadu penetapan perwalian pada Agustus 2026 agar anak-anak panti asuhan memiliki wali yang sah secara hukum dan terlindungi hak-hak keperdataannya.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar oleh Pemerintah Kota Makassar.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam kegiatan Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan shalat subuh berjamaah, Selasa (3/3/2026) pagi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar untuk mengurangi maraknya anak jalanan (Anjal) serta gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) dengan menggunakan 3 hal yang ada didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Yeni Rahman mengatakan selama ini masih minim pendataan soal anjal dan gepeng di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap 5 ribu UMKM. Pasalnya, nasib pelaku usaha