193 Pejabat Pemprov Sulsel Gelisah Pasca Pelantikan, BKD Diminta Ambil Sikap

Dr Herman, dosen hukum administrasi negara UNM

Terkini.id, Makassar — Polemik SK mutasi di lingkup Pemprov Sulsel menuai kegelisahaan bagi pejabat yang telah dilantik. Melihat proses anulir SK merupakan keputusan secara lisan tanpa ada Surat Kepetusan pembatalan,  hal ini kembali memunculkan pertanyataan SK tidak pernah batal secara hukum karena tidak ada keputusan hukum yang membatalkan.

Hal tersebut menuai komentar Mantan Ketua KPU Kota Makassar Maqbul Halim. Menurutnya,  Kepala BKD memiliki andil dalam penerbitan SK tersebut,  dan jika keputusan tersebut terjadi kekeliruan, BKD tidak cakap dalam memfasilitasi pimpinannya.

“Kepala BKD Sulsel harus dicopot dari jabatannya, tidak cakap,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam wawancara,  pakar hukum administrasi negara, Dr. Herman menjelaskan SK berlaku dan dianggap sah secara hukum.

“SK hanya bisa dibatalkan oleh orang yang dituju atau orang yang berkepentingan yang merasa dirugikan,  sangat janggal ketika yang mempertanyakan SK tersebut bagian dari pemerintahan sedangkan pemerintahan bagian dari sebuah sistem,” jelas Dr. Herman,  SH. MH yang juga Dosen Hukum Administrasi Negara UNM.

Dr Herman menambahkan bahwa UUD 30 Tahun 2014 pasal 13  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi.

“Oleh karena itu, sepanjang delegasi di atur dalam UUD bisa dalam bentuk komunikasi,” tegasnya.

Drama SK menuai opini publik, hal tersebut merupakan sejarah baru lingkup Pemprov Sulsel,  SK dibatalkan dan BKD harus mengambil sikap, kemudian menjelaskan ke publik setelah membuat kegaduhan.

Seperti diketahui bersama, setelah melakukan kunjungan, Tim Kemendagri  akan membuat rekomendasi atas polimik SK mutasi Pemprov Sulsel. Tim Kemendagri yang di pimpin Plt Dirjen Otoda juga belum memutuskan pembatalan dan pengembalian 193 ASN yang telah dilantik ke posisi semula.

Polemik SK tak ada pembatalan sampai hari ini, terlebih telaah hukum dan keputusan hukum mengenai absah tidaknya. Semua serba tidak pasti oleh kisruh yg dibuat oleh BKD sendiri.

Berita Terkait
Komentar
Terkini